Menko Polkam Tegaskan: Ormas Meresahkan Akan Ditindak Tegas

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak segala bentuk premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat serta mengganggu iklim investasi dan usaha.

"Segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan akan ditindak tegas demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025), dilansir dari Kompas.com.

Baca Juga:

• Tiga Pria Pengedar Pil Ekstasi di Ciduk Polres Binjai
• Polres Labuhanbatu Patroli Kota dan Public Address, Sasar Lokasi Rawan Premanisme dan 3C

Sebagai langkah nyata, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kemendagri, Kemenkumham, Kementerian Investasi, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, dan BSSN.

Menurut Budi, Satgas bertujuan memastikan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman, kebebasan beraktivitas, serta menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif. "Negara bertanggung jawab memastikan ruang publik bebas dari intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok tertentu," tegasnya.

Baca Juga:

• Satgas Saber Pungli Era Jokowi Resmi Dibubarkan Prabowo
• Kalapas Barus Lakukan Kontrol Dapur Pastikan Kualitas dan Kebersihan Makanan Bagi WBP

Ia menjelaskan, operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan akan dilaksanakan secara sinergis oleh TNI-Polri, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

Tegasnya, stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan dan kemajuan ekonomi. Karenanya, setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan keamanan masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku," ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.