LPS Sosialisasikan Program Penjaminan Simpanan di Bank

Medan (SIB) Senior Executive President LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Suharno Eliandy mengatakan, program penjaminan simpanan ini perlu diketahui dan dipahami masyarakat untuk memberikan rasa aman, tenang dan pasti, sehingga masyarakat tetap percaya menempatkan dananya di lembaga perbankan yang nantinya akan disalurkan perbankan dalam bentuk kredit mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Suharno kepada wartawan di Medan pada media workshop di Medan, Selasa siang (3/5). Dikatakan, peran dan fungsi LPS adalah sebagai salah satu lembaga regulator di sistem keuangan Indonesia, bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan RI.

“Pendirian LPS dilatar belakangi krisis moneter 1998. Saat itu pemerintah menerapkan blanket guarantee dimana kebijakan tersebut membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard dari para pengelola bank. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah mendirikan LPS berdasarkan UU nomor 24 tahun 2004 yangberoperasi setahun kemudian (22 September 2005)," terang Suharno. Hingga saat ini, ungkapnya, terdapat 1.916 bank terdiri dari 1798 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 118 Bank Umum yang menjadi peserta penjaminan LPS.

Berdasarkan data LPS pada Januari 2016, jumlah rekening perbankan tercatat sebesar 177.272.424 atau naik 82% dibandingkan 2010 dengan jumlah nominal dana simpanansebesar Rp4.468,8 triliun atau naik 88% dibandingkan 201 Ia mengatakan, sejak LPS beroperasi pada 2006 hingga 2015, LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan sebesar Rp775 miliar atas bank yang ijin usahanya telah dicabut OJK yaitu sebanyak 69 bank.

Sementara itu, Sekretaris Perhimpunan Bank Perkreditan Indonesia (Perbarindo) Sumut Bumaman Teodeki Tarigan mengatakan, hingga saat ini BPR juga termasuk lembaga yang dilindungi LPS.

Namun pihaknya selalu berupaya menjaga stabilitas supaya tidak merusak kepercayaan masyarakat yang sudah dibangun selama ini. Adapun beberapa hal yang dilakukan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Sebagai bank daerah, sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai kami menjadi sumber berita negatif," katanya. Dari data Perbarindo Sumut hingga triwulan I 2016 tidak ada fraud yang terjadi pada seluruh BPR di Sumut. "Pembinaan terus kami lakukan terhadap seluruh BPR di sini. Ini penting untuk menjaga kesehatan bank agar tidak fraud yang sudah berhasil kami jaga sampai sekarang," jelasnya.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), BPR juga meningkatkan standarisasi agar setara dengan bank lokal di negara lain. "Kami meminta tiap BPR memberi pelatihan kepada seluruh karyawan mulai dari teller, costumer service dan staf back office setiap tiga bulan sekali supaya standar BPR kita sama dengan negara lain.

Katanya, acara melalui media workshop ini, LPS ingin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program penjaminan simpanan di bank guna mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan yang merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan ekonom. (A2/f)