Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 28 April 2026
LIVE

Pemerintah Libatkan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Redaksi - Senin, 16 November 2020 17:03 WIB
292 view
Pemerintah Libatkan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Foto Dok/Diskop
PELATIHAN: Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Viktorya Simanungkalit memberikan pemaparan pada acara Pelatihan Teknis Pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Hotel JW Marriot, Medan, Rabu (11/11).
Medan (SIB)
Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, saat ini pemerintah melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Hal itu dikatakan Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Viktorya Simanungkalit didampingi Kabid Kelembagaan Diskop dan UKM Sumut Unggul Sitanggang dan Kabag Perencanaan Setdeputi Produksi dan Pasar Kemenkop UKM Fiko Silaen usai pembukaan Pelatihan Teknis Pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Hotel JW Marriot, Medan, Rabu (11/11).

Dijelaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka peluang untuk UMKM untuk menjadi penyedia barang dan jasa yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

Kemenkop mendorong, agar alokasi dana yang disediakan pemerintah Rp307 triliun itu benar-benar dapat diserap para pelaku UMKM. Tetapi memang ada tantangannya. Pertama, UMKM harus paham digital. Kedua, meningkatkan daya saing produknya, melalui standarisasi dan sertifikasi dan memiliki kontrak dengan pemerintah.

Dipaparkannya soal sosialisasi LKPP, saat ini Kemenkop telah melakukan di 5 provinsi se-Indonesia dan terakhir 2021 akan diadakan di Riau. “Ini semua untuk memberikan kesadaran khusus Dinas Koperasi agar dapat belanja kebutuhan dinas di UMKM. Baik itu dalam pengadaan barang dan jasa di bawah Rp 50 juta maupun LPSE dan ketalog untuk lelang-lelang oleh dinas,” ujarnya.

Selama ini, tambahnya, pelaku UMKM dan usaha-usaha besar bersaing dan UMKM selalu kalah. Maka dengan aplikasi yang dibuat LKPP ini UMKM bersaing dengan UMKM. Sehingga peluang mereka untuk memenangkan tender semakin tinggi.

Perlu juga diketahui tambahnya, bahwa dana UMKM Rp307 triliun akan semakin terus meningkat setip tahun. Ditambah lagi belanja BUMN, Siplah Dinas Pendidikan dan sebagainya. “Jadi ini merupakan pasar yang cukup besar bagi UMKM. Jadi pelaku UMKM tidak ragu lagi tentang pasar mereka,” ujarnya.

Disinggung soal pelaku UMKM yang saat ini enggan masuk koperasi, dia mengatakan, karena trauma akan masa lalu. “Jadi saat ini kita merubah minset para pelaku UMKM, karena koperasi itulah badan usaha yang berbadan hukum yang bisa mengangkat pelaku UMKM. Karena melalui koperasi ada efesiensi, melalui koperasi posisi tawar mereka semakin kuat,” ujarnya.

“Dulu koperasi hanya tergantung bansos. Saat ini sudah kita hapus itu, koperasi harus tangguh, siap bertarung, karena pemerintah membuka jalan, pemerintah memberikan afirmasi, yang harus kita bangun,” katanya.

Masuk koperasi akan ada efesien kos, dimana UMKM hanya mengurus produksinya, koperasi juga mengurus yang dibutuhkan anggota. “Memang masuk koperasi itu adalah jalan keluar,” imbuhnya.

Viktorya berharap agar teman-teman pelaku UMKM agar dapat merubah cara berfikir dan selalu meningkatkan SDM anggota. “Mari kita tingkatkan daya saing produknya, berkoperasilah, sebab melalui koperasi ada biaya-biaya yang bisa diefisienkan,” tutupnya. (M12/d)

SHARE:
Tags
jasalibatkan umkmpemerintahpengadaan barang
komentar
beritaTerbaru
Pemkab Simalungun Gelar Rakor TP2DD

Pemkab Simalungun Gelar Rakor TP2DD

Simalungun(harianSIB.com)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyelenggarakan Rapa Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Perc

Menantu Tikam Mertua di Torgamba

Menantu Tikam Mertua di Torgamba

Torgamba(harianSIB.com)Seorang Ibu. Rumah Tangga (IRT), Nurlan Pasaribu (46) warga Dusun Asahan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel,