Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 10 September 2026
LIVE

Dampak Kenaikan Harga BBM Sangat Terasa di Berbagai Daerah

- Sabtu, 11 April 2015 18:50 WIB
528 view
Dampak Kenaikan Harga BBM Sangat Terasa di Berbagai Daerah
Jakarta (SIB)- Kebijakan pemerintah  yang menaikkan dan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekarang ini  membingungkan masyarakat sekaligus mendorong terjadinya inflasi. Sebab,  daya beli masyarakat menurun sebagai  akibat harga-harga  terutama harga  kebutuhan pokok masyarakat  terus naik meski pada suatu waktu, harga BBM diturunkan lagi.  Makanya,  kebijakan  pemerintah yang tidak pasti  ini  bisa disebut sebagai koreksi negatif pada perekonomian nasional.  

" Terus terang saja, ini fakta riil di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, naik-turunnya harga BBM sekarang ini dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat, khususnya  di daerah-daerah  karena tidak ada stabilitas ekonomi, baik mikro maupun makro.  Sebab,  masyarakat  dipaksa  mengikuti kenaikan harga-harga sementara pendapatannya justru berkurang.  Artinya, kenaikan harga BBM  saat ini berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat,"  kata  anggota Komite IV DPD RI asal Sumatera Selatan, Siska Marleni  kepada wartawan di kompleks  gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (8/4).  

Sisca mencontohkan, kenaikan transportasi  yang  menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga  mengganggu perekonomian  masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan akhirnya menjadikan beban  masyarakat  semakin berat dan sulit. 

" Seharusnya, pemerintah tidak menaik-turunkan harga BBM  frekuensinya tidak terlalu dekat seperti saat ini. Pemerintah boleh saja bilang sebagai efisiensi, tapi jangan mengabaikan prinsip keadilan, sehingga kebijakan BBM itu harus berimbang karena hal itu amanat konstitusi," kata Sisca sembari menyebutkan bahwa  amanat konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945 dan sila ke-5 Pancasila adalah keadilan dan tidak boleh  harga kebutuhan hidup orang banyak  diserahkan ke mekanisme pasar. Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya   membuat kebijakan yang  tidak bertentangan dengan konstitusi.  

Pakar ekonomi politik  Ichsanuddin Noorsy mencurigai bahwa sistem perekonomian Indonesia, termasuk naik turunnya harga BBM dipengaruhi agenda politik orang atau kelompok tertentu, termasuk pihak asing. 

" Saya melihat, oligarki internasional, terutama Amerika Serikat dan China,sudah merasuk perekonomian Indonesia" kata Noorsy seraya menambahkan, pada masa era pemerintahan  Soeharto  harga BBM dinaikkan untuk menstabilkan  harga-harga kebutuhan pokok dan tujuan utamanya adalah  menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

"Sebaiknya, harga BBM tidak boleh mengikuti mekanisme pasar, tetapi  sisi lain pemerintah boleh membuat kebijakan seperti itu, karena sesuai dengan perintah yang tercantum dalam APBN-P tahun 2015" kata Noorsy sambil menyebutkan  bahwa menaikkan harga BBM merupakan  wewenang pemerintah dan DPR hanya berhak memberikan pertimbangan. 
 
Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah, walaupun dampaknya sangat memberatkan perekonomian masyarakat.  Karena itu, jika ada komitmen agar BBM dan kekayaan negara  benar-benar untuk kemakmuran rakyat, maka DPD dan DPR RI bersama pemerintah harus merevisi UU, khususnya menyangkut wewenang pemerintah menaik turunkan harga BBM sesuai dengan mekanisme pasar.   

 Ichsanuddin menuding bahwa sistem perekonomian Indonesia saat ini, dikhawatirkan  sebagai alat propaganda Amerika Serikat yang terbukti tidak mampu mengalahkan kekuatan  perekonomian China di dunia. Bahkan,  Indonesia  dijadikan sebagai  salah satu korbannya.  

"Terdapat  konstruksi penjajahan yang luar biasa yang dikuasai oleh oligarki politik nasional dan internasional  secara struktural, sehingga wajar kalau banyak orang asing saat ini berkuasa dan memonopoli perekonomian negara ini. Peperangan ekonomi sudah terjadi, namun banyak  pejabat  di negara ini yang  berpihak pada asing," tukas Ichsanuddin seraya memberi contoh  dalam transaksi senjata TNI saja sudah menjadi indikasi keperpihakan pada asing.  

Menurutnya,  kini  ada persoalan besar  yang dihadapi  negara ini. Sangat dibutuhkan pejabat yang berkomitmen menjalankan konstitusi yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Makanya,  dalam memilih pemimpin tak sekadar karena menjadi media darling, citra dan popularitas, kalau tidak mau  mengalami kondisi seperti sekarang ini. 

Ichsanuddin berpendapat, merupakan hal yang  wajar kalau pendapatan negara dari pajak menurun, hanya 30% dari yang ditargetkan. Sejak tahun 2005  sampai tahun  2015 ini   jumlah orang kaya memang menurun, tapi penguasaan terhadap kekayaan alam negara  sangat besar di seluruh Indonesia.  

Karena  itu, dia pesimis akan terjadi gejolak sosial sampai menjatuhkan Presiden, karena kondisinya sudah terkanalisasi.  Potensi konfliknya sudah terpecah-pecah. Misalnya, konflik KPK vs Polri didorong ke Kejagung, konflik parpol ada di Menkumham, dan Jokowi sudah berkomitmen dengan AS, Jepang dan China yang membangun industri otomotif dan transportasi-tol. (G01/c)
SHARE:
Tags
dampak kenaikan harga bbm sangat terasa di berbagai daerah
komentar
beritaTerbaru