Menpan: TNI Harus Jadi Contoh Institusi Bebas Korupsi

Jakarta (SIB)- Menhan Ryamizard Ryacudu menerapkan zona integritas di lingkungan Kemenhan. Menurut Ryamizard diharapkan birokrasi bersih dan pelayanan di Kemenhan optimal.

Acara pencanangan zona integritas digelar di Kantor Kemenhan Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (27/4). Hadir dalam acara ini pimpinan KPK Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi, Adnan Pandu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Ketua Ombudsman Danang Giri Wardana, serta Men PAN RB Yuddy Chrisnandy.

"Dan berdasarkan dengan apa yang dicantumkan dalam nawacita Presiden Jokowi dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih bersih dan transparan. Diharapkan perubahan-perubahan positif dalam bidang kelembagaan baik SDM maupun budaya kerja menjadi poin penting dalam pelaksanaan zona integritas bebas korupsi," jelas Ryamizrad.

Menurut dia, masyarakat menuntut lingkungan birokrasi bersih dan pemerintah bebas dari korupsi, agar lebih akuntabel dan transparan.

"Tuntutan masyarakat transparansi dan birokrasi bersih, agar pelayanan kepada publik yang optimal," tambahnya.

"Apa yang dikerjakan Kementerian Pertahanan dalam kasus sengketa tanah merupakan cara untuk melindungi aset negara dari pihak lain dan dengan upaya dari pencegahan korupsi yang teguh dan terukur serta menjadikan lembaga negara dalam pelayanan menjadi makin baik. Tingkatkan terus pengawasan agar lebih baik, demi pengabdian dan prestasi yang terbaik, untuk bangsa dan negara," tutupnya.

TNI Harus Jadi Contoh

Kata pujian pun datang dari Menpan RB Yuddy Chrisnadi. Menurut Yuddy, apa yang dilakukan Kemenhan harus menjadi contoh.

"Penandatanganan zona integritas, sebuah zona bebas dari korupsi, untuk menjadikan instutusi lembaga ini sebagai wilayah yang bersih dan bebas dari korupsi maupun nepotisme. Ini merupakan satu peristiwa bersejarah, dan monumental yang tidak dipikirkan sebelumnya dalam civil sociatey, bahwa Kementerian Pertahanan menjadi satu wilayah institusi yang bebas dari korupsi," jelas Yuddy.

Hal tersebut disampaikan Yuddy saat menyampaikan pidato dalam pencanangan zona integritas di Kemenhan.

Menurut Yuddy, dari 94 institusi dan 34 kementerian, Kementerian Pertahanan adalah institusi ke 45 yang sepakat dan berkomitmen mencanangkan zona integritas yang bebas dari korupsi.

"Maju dan spektakuler, kalau sivil institusi mungkin biasa, tapi dalam institusi pertahanan, ini merupakan sebuah institusi kemiliteran di mana tugas-tugas kemiliteran yang bersifat kerahasiaan dalam tata kelola khusus dan tugas-tugas spesifik, tapi pada hari ini merupakan sesuatu momen yang sangat membanggakan, dan suprise karena melampaui 50 institusi lain yang belum melakukan Zona integritas dari korupsi," urai Yuddy.

KPK: Siap dan Laksanakan

Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki pun memujinya.

"Kepatuhan pada pimpinan dan ketaatan pada norma-norma yang ada kita bangun sudah sejak lama. Dan jika Menhan sudah mengatakan untuk masuk dalam zona integritas maka jawaban kita hanya satu yaitu siap dan laksanakan," terang Ruki dalam pidato sambutan.

Menurut Ruki, apa yang dilakukan Kemenhan ini patut diapresiasi. Karenanya wajib untuk menaati saat zona integritas diberlakukan.

"Modal kita dan Anda sudah cukup, yang ada cuma 1 hal kenapa negeri ini menjadi seperti ini, itu karena kita sudah kehilangan kehormatan dan kedisiplinan," tegas Ruki.

"Sepeti kita melaksanakan salat subuh itu 2 rakaat bukan 8 rakaat, itu karena kita disiplin, dan kedisplinan itulah yang menjadi kehormatan kita. Karena kita memiliki kehormatan, maka dengan modal itu, zona integritas itu kecil tidak terlalu sulit, kembali pada Saptamarga dan prajurit," tegas Ruki.(detikcom/d)