Gedung Parlemen Simbol Negara yang Harus Dibangun dan Ditata dengan Layak

Jakarta (SIB)- Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro  mendukung  dibangun dan dikembangkannya   gedung parlemen Indonesia  karena merupakan  simbol lembaga negara  yang harus dikelola dan  ditata ulang dengan baik.  Hanya saja, pengembangan gedung parlemen di Senayan, Jakarta itu harus  ada korelasi, relevansi dan koneksitas, bukan dijadikan sebagai proyek.  Di lain sisi, kwalitas wakil rakyat yang berkantor di gedung itu, harus ditingkatkan sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.

"Dengan pembangunan gedung baru, harus ada korelasi  dengan kinerja anggota parlemen sendiri, bukan untuk  proyek dan bancakan,"  kata Siti Zuhro kepada wartawan di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/5).

Menurutnya, dengan pembangunan gedung baru ini nantinya, bagaimana caranya supaya  kinerja wakil rakyat  bisa dipantau, bisa dikontrol dan diawasi langsung oleh rakyat, karena  gedung itu merupakan "rumah rakyat". 

Siti Zuhro mengakui bahwa  gedung yang ada sekarang  ini memang tidak layak jika dibandingkan dengan gedung parlemen di luar negeri,  apalagi ini rumah rakyat, tidak  boleh terbengkalai. Artinya, semua supporting harus bagus, dan paling penting harus  transparan dan akuntabel. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan dengan pengembangan gedung baru parlemen (MPR/DPR/DPD RI) yang modern diharapkan parlemen  bisa menjadi pusat pembelajaran yang mendukung kinerja DPR RI untuk merumuskan UU (legislasi), anggaran (budgeting), dan pengawasan.

Karena itu dibutuhkan ruang perpustakaan, museum, dan tenaga ahli yang memadai, sehingga parlemen ini akan menjadi think-tank bagi produk-produk kinerja DPR RI dan DPD RI. 

"Parlemen itu sebagai pusat pengetahuan dan perjalanan kolektif sebuah bangsa, maka perlu ruang perpustakaan, museum, tenaga ahli dan sebagainya yang memadai agar produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita berbangsa dan bernegara" kata Fadly Zon sambil menyebutkan,  kini ada 78 peneliti DPR RI yang belum mendapat pelayanan dengan layak. 

Dia mencontohkan gedung Nusantara I DPR RI yang semula kapasitasnya hanya untuk 800 orang, kini ditempati 4.480 orang. Meliputi,  560 anggota,  tenaga ahli dan staf. 

Menurut Fadly Zon, di Inggris dan Amerika Serikat ruang perpustakaannya luar biasa bagus. Sampai-sampai rakyat antrean masuk, padahal membayar,  hanya untuk mengunjungi perpustakaan dan museum, sehingga gedung parlemen itu menjadi tempat berkunjung yang nyaman dan memberi pengetahuan.  

Terkait,  apakah pembangunan gedung itu berkorelasi dengan kualitas anggota parlemen,  Fadly Zon menyatakan,  tidak bisa lepas dari asal-muasal anggota DPR RI terpilih, yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilu. 

"Jadi, agar mendapat anggota DPR berkualitas, maka mesti ada pendidikan bagi pemilih, sehingga memilih itu bukan karena uang dan pencitraan yang lain,"  tukasnya.

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad  mengakui  bahwa  pembangunan gedung itu dibutuhkan, apalagi DPD RI memang belum mempunyai gedung dan masih numpang ke MPR RI. Saat ini,  kalau mau bersidang, DPD RI selalu mengirim surat peminjaman gedung  kepada MPR RI.  Makanya, DPD RI  mendukung pengembangan gedung ini dan perlu ditata kembali tanpa menghilangkan yang sudah ada. (G01/f)