Relawan Dapat Menjadi Beban

Jakarta (SIB)- Keberadaan relawan dapat menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sejumlah relawan diduga tidak bebas dari kepentingan tertentu.

“Relawan Obama (Presiden Amerika Barack Obama) dengan relawan Presiden Jokowi (Joko Widodo) berbeda. Kalau di sana (AS) gratisan, kalau di sini tidak. Jadi, cenderung menjadi beban politik bagi yang didukung,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arif Widodo di Jakarta.

Kondisi itu, menurut Arif, terlihat dari pemberian jabatan, baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara, untuk para relawan. Bahkan, sampai saat ini, tidak sedikit relawan yang masih mengharapkan mendapatkan jabatan dari Presiden.

Fenomena itu, lanjut Arif, membuktikan bahwa elemen-elemen masyarakat di luar partai politik yang terlibat politik elektoral ternyata tidak bebas dari kepentingan tertentu. Selain itu, hal itu juga membuktikan bahwa sebaran kepentingan politik kian meluas.

Gerakan relawan yang cenderung pragmatis itu ditengarai muncul karena parpol tidak mampu mengakomodasi semua kepentingan. Oleh karena itu, parpol juga harus menjadikan fenomena tumbuhnya gerakan relawan sebagai kritik konstruktif. “Sudah saatnya parpol memperkuat pengorganisasian rakyat dan institusinya,” kata Arif.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa A Malik Haramain berpendapat, tidak ada masalah relawan diberikan jabatan di pemerintahan ataupun BUMN selama yang menjadi pertimbangan adalah profesionalisme.

TIDAK BUBAR

Ketua Lingkar 1998 Bernard Halolo menuturkan, relawan Jokowi tidak akan membubarkan diri atau berhenti. Kini, tantangan relawan adalah tidak ingin membiarkan Jokowi sendirian dalam mengambil kebijakan, tetapi tetap menghormati hak prerogatif Presiden.

Mixil Mina Munir, relawan Jokowi yang juga mantan aktivis Forum Kota, mengatakan, pengawalan terhadap pemerintahan Jokowi harus semakin kuat. Pasalnya, cara-cara melemahkan kedudukan Jokowi sebagai presiden juga semakin kuat.

“Semua gerakan merusak Jokowi dilakukan secara halus, seperti tiba-tiba ‘kecolongan’ anggaran kenaikan pembelian mobil pejabat dan sekarang ada desakan impor beras,” kata Mixil.

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi berpandangan, kini yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti orang tetapi lebih utama melakukan perubahan sistem. (Kps/h)