Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 10 September 2026

Personel Terbatas, KPK Hanya Fokus Kawal Pilkada Serentak di 11 Daerah

- Senin, 25 Mei 2015 21:07 WIB
383 view
Personel Terbatas, KPK Hanya Fokus Kawal Pilkada Serentak di 11 Daerah
Bandung (SIB)- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menyatakan lembaganya bakal memantau pelaksanaan pilkada serentak.

Karena tidak bisa memantau 220 pelaksanaan pilkada sekaligus pada bulan Desember 2015 mendatang, KPK hanya akan memfokuskan diri pada 11 daerah. "Kami akan mengawal dengan segala keterbatasan. Ambil 11 (daerah) untuk jadi fokus," kata Adnan di Bandung, Jumat (22/5).

Pengawasan ini, sambung Adnan, karena pelaksanaan pilkada sudah menjadi rahasia umum sebagai ajang politik uang. "Istilahnya NPWP, nomor piro wani piro. Itu memprihatinkan," ungkap Adnan.

KPK akan mengawasi agar proses pilkada itu bisa berlangsung dengan baik dalam konteks pemilihnya, calonnya, serta penyelenggaraannya berlangsung bersih dan tidak melibatkan politik uang. Untuk itu, KPK bakal menerbitkan semacam buku petunjuk yang di dalamnya memuat berbagai langkah mitigasi potensi politik uang saat pilkada. "Jadi ada pemantauan dan advokasi juga," terang Adnan.

Selain itu, KPK bakal meminta setiap calon kepala daerah untuk mencantumkan janji politik terkait pemberantasan korupsi. "Komitmen itu agar bisa dipegang (publik) untuk kontrol dalam waktu lima tahun ke depan. Selain itu untuk membantu DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) untuk memantau sehingga janji tidak sekedar janji," tegas komisioner KPK yang menjabat sejak tahun 2011 ini.

KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah ikut mengawal beberapa pilkada sebelum pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014 silam. Namun seringkali, komitmen pemberantasan korupsi kepala daerah itu tidak masuk dalam implementasi kegiatannya saat menjabat.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A. Rachim mengatakan, lembaganya secara khusus akan memantau pemilihan kepala daerah di level pemilihan gubernur seperti di Bengkulu, Jambi, Lampung dan Kalimantan Utara. "Itu baru diputuskan beberapa waktu lalu," kata Dedie. (SP/q)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru