Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 10 September 2026

Ketua DPR dan MPR Apresiasi Gebrakan Jokowi di Bidang Infrastruktur

- Rabu, 27 Mei 2015 15:07 WIB
351 view
 Ketua DPR dan MPR Apresiasi Gebrakan Jokowi di Bidang Infrastruktur
Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo membuat banyak gebrakan di sektor infrastruktur. Hal ini menuai apresiasi dari kalangan dewan.
"Kami mengapresiasi Pemerintah yang memiliki visi dan program yang besar dalam membangun infrastruktur," kata Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (26/5).

Jokowi memang membuat sejumlah gebrakan di sektor infrastruktur seperti mega proyek listrik 35.000 MW, program satu juta rumah rakyat, tol trans Jawa dan Sumatera, 5.000 jaringan rel kereta api. Juga program 49 bendungan dalam 5 tahun ke depan.

Namun Novanto menggarisbawahi agar serapan anggaran yang sudah disiapkan dioptimalkan agar sampai sasaran. "Perlu diperhatikan bahwa ternyata serapannya sampai dengan bulan April 2015 baru 10%," katanya.

"Dari hasil rapat konsultasi Komisi V DPR dengan Menteri terkait, diketahui bahwa masalahnya adalah di tingkat perencanaan umum dan amdal menjadi kendala besar. Sehingga prospek tender dan lelang pekerjaan belum bisa dilakukan," sambungnya.

Novanto pun menyarankan kepada pemerintah agar masing masing instansi saling bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan dan melibatkan BPKP.

"Institusi ini di bawah Presiden dan fungsinya lebih kepada membantu kementerian dan lembaga dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran dan sifatnya lebih kepada early warning system," pungkasnya.

Ketua MPR Sepakat

Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi hal ini.

"Bagus, kalau ada anggarannya saya kira bagus. Kita setuju infrastruktur yang masih kurang digenjot dipercepat," kata Zulkifli, Selasa (26/5).

Zul mendorong pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Namun jika swasta tidak mampu maka bisa dikelola oleh pemerintah langsung.
"Yang bisa dikerjakan swasta ya silakan, tapi kalau yang swasta tidak bisa ya pemerintah," katanya. (detikcom/d)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru