RAPBN 2016 Dinilai Over-optimistis

Jakarta (SIB)- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dianggap over-optimistis. Pemerintah diminta lebih fokus untuk memenuhi janji-janji kampanye Presiden Jokowi lewat program Nawacita.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, saat ini pembahasan nota keuangan pemerintah di DPR cukup menarik karena pemerintah dianggap terlalu optimistis dalam merancang APBN 2016. "Ini menarik sebab pemerintah dianggap over-optimistis. Nawacita tidak tergambar di pemerintah seperti yang didengungkan Presiden Jokowi," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/5).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Willgo  Zainar menuturkan, tahun depan merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019, sekaligus tahun pertama bagi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk merancang dan menyusun RAPBN berdasar RPJMN 2015-2019.

"Jadi, RAPBN 2016 murni berisi cita-cita pemerintah saat ini yang berbeda dengan APBN 2015. Semua prioritas pembangunan visi misi bisa dimasukkan dalam RAPBN tahun depan," ucapnya.

Ia menyoroti asumsi makro dalam RAPBN 2016 yang dipatok pemerintah, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8-6,2 persen, inflasi 4 plus minus 1 persen, SPN 3 Bulan sebesar 4-6 persen.  Selain itu, ada kurs rupiah berkisar Rp 12.800-13.200 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 60-80 per barel, lifting minyak 830.000-850.000 barel per hari dan lifting gas 1.100.000-1.200.000 barel setara minyak per hari.

"Kami berpendapat proyeksi pertumbuhan dan inflasi pada tahun depan terlalu optimistis mengingat realisasi pertumbuhan ekonomi sekarang ini 4,7 persen. Jadi, menurut kami yang realistis pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,5 persen," tuturnya.

OPTIMISTIS TERCAPAI

Namun, menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP, Daniel Lumban Tobing, rancangan APBN 2016 bisa tercapai dengan target pertumbuhan ekonomi 5,7-6,2 persen, asalkan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

"Target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai sebesar 5,7-6,2 persen merupakan angka yang moderat dan rasional, dengan didukung keselarasan optimal kinerja peran makro," ujarnya.

Daniel optimistis, target tersebut bisa dicapai pemerintah. Hal itu, menurutnya, harus didorong dengan peran makro, seperti bisa memperkuat daya beli dan mendorong produktivitas. "Kami yakin dan berharap, dengan keselarasan moneter dan sektor riil, harus benar-benar bisa ditingkatkan," kata Daniel.

Ia menuturkan, demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sesuai target, pemerintah harus melakukan beberapa hal.  Hal yang paling utama adalah melakukan penghematan anggaran, lalu memperluas kartu kesehatan Indonesia dari 30 persen menjadi 40 persen.

"Perluas juga penyebaran beras miskin 20 persen menjadi 40 persen, memperkuat pelaksanaan kredit usaha rakyat dan dana desa, serta penguatan pelayanan infra-struktur," ucapnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membeberkan strategi pemerintah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sempat melempem pada kuartal I/2015 sebesar 4,7 persen.  Menurutnya, pemerintah akan lebih fokus pada stabilitas makroekonomi, memperkuat struktur bujet di sektor riil dan investasi untuk memperbaiki posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (SH/d)