Pemerintah Gagal Atasi Alih Fungsi Lahan

Yogyakarta (SIB)- Kegagalan pemerintah mengatasi laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menjadi salah satu penyebab menurunnya kesejahteraan petani. Alih fungsi juga menyebabkan lapangan kerja di sektor pertanian menjadi berkurang.

Demikian pendapat pakar teknologi pertanian UGM Yogyakarta, Endy Suwondo saat dihubungi, Selasa (26/5).

Menurut Endy, alih fungsi menyebabkan lahan pertanian menjadi terus menyempit, investasi negara puluhan tahun, dan uang triliunan rupiah untuk membangun irigasi menjadi hilang tanpa bekas.

"Soal utama pertanian kita sebenarnya adalah minimnya lahan. Padahal, kalau kebutuhan lahan bisa diselesaikan, 70 persen soal pertanian bisa diperbaiki. Selama alih fungsi lahan dibiarkan, investasi irigasi, bendungan, mekanisasi pertanian, apapun, akan sia-sia," katanya.

Sebelumnya, pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani cuma sebatas janji, sebab pada kenyataannya nilai tukar petani (NTP) dalam sepuluh tahun terakhir justru menurun hingga mendekati angka 100.

NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

Menurut Dwi, seharusnya beberapa fakta terkait dengan kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu lalu bisa meningkatan pendapatan petani.  "Namun nyatanya NTP malah turun," katanya.

Dwi juga menyoroti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang hanya sebesar 10-12 persen, sementara di sisi lain dalam tiga tahun terakhir inflasi naik mencapai 21 persen yang membuat semakin tak seimbangnya daya beli petani.

Sedangkan persoalan lainnya, imbuh Dwi, ialah terus meningkatnya indeks gini dalam sepuluh tahun terakhir dari 0,35 persen hingga 0,41 persen dan diprediksi akan terus meningkat.

"Semakin tingginya indeks gini menandakan melebarnya kesenjangan pendapatan antara kelas miskin dan kaya dalam masyarakat. Apalagi, petani berada dalam kelompok masyarakat tak mampu," katanya.

Kian terpinggirkannya petani dikuatkan oleh terus menurunnya pendapatan, berkurangnya lahan yang dikuasai oleh petani, serta terjadinya peningkatan impor pangan sebesar 356 persen dalam 10 tahun terakhir.

Dengan melihat fakta itu sebenarnya kondisi pangan nasional berada dalam titik kritis. Petani juga tidak punya gairah lagi untuk meningkatkan produksi. Kondisi ini menunjukkan pengaturan perdagangan kita mengabaikan nasib petani. Ini sangat ironi. Pemerintah telah gagal meningkatkan kesejahteraan petani," tegas Dwi.

KETERSEDIAAN LAHAN

Endy menambahkan, sebaiknya pemerintah pusat dan daerah segera memiliki rancangan tata ruang dan tata wilayah yang menjamin tersedianya lahan pertanian untuk masa depan. Tanpa berpikir jauh ke depan, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah.

Menurut Endy, secara teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, Indonesia sudah bisa dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Hanya saja hal itu belum terkait dengan ketersediaan pasokan dari sisi produksi pertanian.

"Kuncinya di mekanisasi pertanian. Teknologi akan membantu, tapi kalau tidak ada tanah, tidak ada visi ke depan, ya semua sulit. Politik bikin capek, yang kita perlukan komitmen serius bervisi jangka panjang," katanya. (KJ/ r)