Kapolda Metro: Pers Pilar Keempat Demokrasi, Tidak Boleh Diintimidasi

Jakarta (SIB)- Kapolda Metro Irjen Tito Karnavian meminta semua pihak untuk menghormati peran pers dalam berdemokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers tidak boleh diintimidasi.

"Lakukan mekanisme yang ada, ada hak jawab, koreksi, dan sampai ke Dewan Pers. Kalau mau dialog enggak perlu ramai-ramai. Minta beberapa perwakilan orang untuk berdialog. Itu lebih elegan. Kalau banyak akan timbulkan rasa tidak nyaman dengan pers," kata Irjen Tito, Jumat (28/8).

Kedatangan Tito adalah terkait kedatangan puluhan massa ke kantor detikcom. Setelah berdialog dengan pimpinan detikcom, massa membubarkan diri. Tidak ada aksi perusakan selama dialog berlangsung.

Menurut Tito, adalah tugas kepolisian untuk melindungi pers dari intimidasi atau ancaman. "Kalau sampai menimbulkan rasa takut itu sudah masuk pada ranah pidana, sudah urusan polisi. Tugas polisi melindungi pers. Pers yang bebas dari tekanan," kata mantan Kapolda Papua ini.

Tito berpesan kepada seluruh pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan di media, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang ada.

"Lain kali gunakan mekanisme tadi, sehingga tidak ada kesan menakut-nakuti," ujar Tito.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi detikcom Arifin Asydhad mengapresiasi atensi seluruh jajaran kepolisian terkait pengamanan aksi massa di kantor detikcom, di Jl Warung Jati Barat, Pancoran, Jakarta Selatan.

Selain Kapolda Metro Irjen Tito Karnavian, turut hadir Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Nandang Jumarna, Kapolres Jakarta Selatan  Kombes Wahyu Hadiningrat, Kapolsek Pancoran Kompol Minto Padal Putro, serta Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Priyo Utomo Teguh.

Protes Hasil Liputan
Tito juga menjelaskan, massa mendatangi kantor detikcom untuk menyampaikan protes tentang hasil liputan wartawan mereka tentang sampah di Taman Suropati. Sampah itu dihasilkan massa Gerakan Lawan Ahok, yang baru saja melakukan demo di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Pihak demonstran merasa detikcom tidak fair," ujarnya.

Jika memang kronologisnya seperti itu, Tito menyampaikan kepada para demonstran, termasuk Bursah Zarnubi yang merupakan pimpinan Gerakan Lawan Ahok, untuk melakukan mekanisme sesuai aturan yang ada.

"Berdialog, lakukan hak jawab, hak koreksi, atau jika masih kurang sependapat bisa diajukan pada Dewan Pers. Kalaupun mau berdialog, tidak perlu ramai-ramai, datanglah lima sampai 10 orang meminta audiensi, kemudian menyampaikan keberatannya apa," kata mantan kepala Polda Papua tersebut.

Menurut dia, cara tersebut lebih elegan ketimbang datang beramai-ramai, seperti sekarang yang terkena ingin menggelar demonstrasi. Pasalnya, kalau datang dengan massa yang cukup banyak, hal itu terkesan menakut-nakuti dan memberikan rasa tidak nyaman bagi karyawan detikcom.

"Tapi karena pihak Detik merasa permasalahan selesai, sudah dilakukan dialog juga, karena tidak ada laporan, maka kita anggap selesai," kata Tito. (detikcom/f)