Revolusi Mental Bukan Proyek Kementerian Tertentu

Jakarta (SIB) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi menegaskan, program Revolusi Mental bukan proyek yang didominasi kementerian tertentu di Kabinet Kerja.

"Program Revolusi Mental bukan proyek kementerian tertentu. Ini semangat bersama yang harus digerakkan seluruh instansi dan yang utama adalah mengubah tata kelola pemerintahan menjadi bersih dan baik serta dilakukan orang-orang berintegritas," tutur Menteri Yuddy kala membuka seminar "Strategi dan Implementasi Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN)" di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (31/8).

Yuddy menyampaikan, kritik masyarakat terhadap birokrasi selama ini harus menjadi salah satu landasan dalam implementasi Revolusi Mental, khususnya di birokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan. "Seluruh aktivitas pemerintah, khususnya pelayanan publik, diharapkan semakin baik," ujarnya.

Ia mengingatkan, Revolusi Mental bertujuan menciptakan karakter bangsa yang kuat, memiliki kemandirian, mempunyai kekuatan, berdaya saing, serta berkompetensi tinggi menghadapi kompetisi global yang kuat.

Pengamat politik Yudi Latief yang hadir dalam seminar tersebut mengimbau, kata revolusi dalam Revolusi Mental tidak boleh dilihat sebagai perubahan secara cepat dalam konteks skala waktu. Makna kata revolusi itu mesti dipandang sebagai kecepatan dalam memulai perubahan.

"Jadi dalam Revolusi Mental, yang segera adalah proses memulai perubahan-nya. Perubahannya itu membutuhkan waktu. Mengubah mental orang itu membutuhkan waktu," tutur Yudi Latief.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menanggapi, gerakan nasional Revolusi Mental menjadi tugas dan kewajiban bersama seluruh elemen bangsa untuk mengimplementasikannya. Ini guna mewujudkan Indonesia baru.

Puan menyatakan, kementeriannya menjadi koordinator dari seluruh gerakan nasional Revolusi Mental. (SH/h)