Rombak Ulang Kabinet Jika RI Ingin Keluar dari Krisis

Jakarta (SIB)- Pemerintahan Joko Widodo diharapkan berani bertindak tegas untuk merombak ulang kabinet apabila ingin keluar dari krisis ekonomi karena hanya sedikit anggota kabinet saat ini yang dinilai layak dipertahankan. Selain itu, Presiden juga mesti berani banting stir dari kebijakan korup masa lalu yang menyebabkan kerusakan fatal struktur ekonomi Indonesia.

Sumber utama persoalan ekonomi nasional saat ini adalah utang negara yang bersumber dari bunga-berbunga obligasi rekapitalisasi perbankan, mencapai 3.800 triliun rupiah, impor pangan tanpa kendali hingga menguras devisa 17 miliar dollar AS setahun, jor-joran kredit properti sampai 700 triliun rupiah yang mayoritas untuk spekulasi, dan impor barang konsumsi seperti kendaraan bermotor hingga 10 miliar dollar AS setahun.

Semua sumber masalah tersebut merupakan buah dari kebijakan korup masa lalu yang berpotensi menghancurkan ekonomi negara, membunuh petani hingga Indonesia kehilangan 5 juta petani dalam 10 tahun terakhir, menciptakan gelembung properti, dan menghabiskan uang rakyat ribuan triliun rupiah dari bunga-berbunga obligasi rekap eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kemudian Indonesia kehilangan daya saing global karena tidak memiliki ekspor bernilai tambah, dan di saat perekonomian dunia menyurut, RI kehilangan daya saing ekspor.

Menanggapi fenomena itu, pengamat politik ekonomi dari Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi, mengatakan jika pemerintah benar-benar ingin melakukan perubahan struktural maka yang perlu segera dilakukan adalah moratorium kewajiban obligasi rekap yang selama ini menjadi beban terbesar anggaran negara.
"Kebijakan korup yang melemahkan struktur ekonomi nasional adalah satu kejahatan berkaliber besar antara pejabat korup dan kroni. Jika Jokowi tidak memahami hal itu, dan mengabaikannya, apalagi malah meneruskan kebijakan merusak itu, bisa dipastikan Indonesia tidak akan bisa lolos dari bencana mendatang," tegas Edi ketika dihubungi, Senin (31/8).

Menurut dia, tujuan dan harapan dari rakyat yang memilih Jokowi, yakni menghentikan dan memberantas kebijakan korup masa lalu yang membuat negara ini lemah, tidak berdaulat, ratusan juta rakyat miskin dan membuat Indonesia menghadapi bencana yang lebih besar dari krisis ekonomi 1998. "Karena kejahatan lama diulang dan yang lebih parah meninggalkan utang masa lalu dari 700 triliun rupiah pada 1998 menjadi 3.900 triliun rupiah saat ini. Inilah sebabnya kurs rupiah merosot hingga menembus 14.000 rupiah per dollar AS dan menjadi sumber inflasi utama," ungkap Edi.

Sementara itu, Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, mengatakan Bank Indonesia (BI) dan pejabat negara jangan sibuk menekan inflasi dengan impor pangan dan membiarkan pemborosan  dana intermediasi bank hingga menjadi bubble property.

"Kondisi perekonomian kita sedang sakit. Tak perlu kosmetika angka  dengan alasan kejar pertumbuhan dari konsumsi yang semu dan merusak fondasi negara," papar Setyo.

Ia mengungkapkan saat ini impor dan konsumsi Indonesia jauh melebihi produktivitas nasional dan semua dibiayai utang luar negeri. Inilah penyebab utama kehancuran satu bangsa. Belum lagi dana yang dikorupsi dan konsumsi APBN serta APBD yang sama sekali tidak memberi kontribusi sektor riil yang produktif.
Defisit Kembar

Secara terpisah, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan perekonomian Indonesia selalu rentan terhadap terpaan perubahan ekonomi global karena pemerintah tidak mampu mengatasi defisit kembar (twin deficit), yakni defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) serta defisit dalam tabungan dan investasi. Bahkan, sejak 2012 ekonomi Indonesia tidak pernah absen dari defisit transaksi berjalan.

"Saya bingung kalau ternyata itu yang terjadi sekarang. Kalau melihat ekonomi beberapa puluh tahun yang lalu, pernah kita mengalami defisit transaksi berjalan, walaupun dulu tidak besar. Dulu defisit (anggaran) 0,5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Pernah dua kali melonjak ketika 1983-1984 agak tinggi, melampaui 5 persen dari PDB," jelas Darmin saat menjadi pembicara utama di seminar ISEI- Kemenkeu, Senin. (KJ/ r)