Kerawananan Pilkada Mirip Pilpres

JAKARTA (SIB) - Tingkat kerawanan selama pemilihan kepala daerah (pilkada) harus diwaspadai. Potensi kerawanan saat jelang dan selama pilkada hampir sama dengan pemilihan presiden (pilpres) beberapa waktu lalu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mensinyalir, ada lima aspek yang berpotensi memunculkan kerawanan selama pilkada, yakni profesionalitas penyelenggara, politik uang, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kondisi keamanan secara umum. Hal tersebut disampaikan komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, saat meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) di Jakarta, Selasa (1/9).

Ia menjelaskan, IKP yang diluncurkan Bawaslu berbasis penelitian dan data di lapangan yang disajikan dalam bentuk angka potensi kerawanan pilkada. IKP tersebut bermaksud melakukan pencegahan sejak dini agar tidak ada gangguan pelaksanaan pilkada di lapangan.

"Bawaslu tidak boleh menunggu peristiwa di hadapan mereka. Pelanggaran banyak terjadi di tahap pemungutan dan penghitungan suara. Semoga dengan hari ini, semua sudah diurai," ucap Daniel.

Kepala Biro Analisis Pengawasan dan Indeks Kerawanan Bawaslu, Faisal Rahman mengatakan, peluncuran IKP 2015 oleh Bawaslu berkaca ke pelanggaran dan pengalaman dalam pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Legislasi (Pileg) 2014. "IKP tersebut diperlukan untuk memetakan strategi pengawasan yang berorientasi pencegahan. Kami sudah menyusun metodologi dan pemetaan wilayah sejak awal 2015. Mei 2015, kami turun untuk mengumpulkan data dan mengolahnya," tutur Faisal.

Ia berharap IKP bisa menjadi peringatan dini kepada semua pihak, terutama pengawas pemilu di setiap daerah. Menurutnya, dalam pembobotan IKP 2015, aspek kerawanan pilkada paling tinggi adalah profesionalitas penyelenggara yang ditandai dengan bobot 30.

"Pembobotan tersebut berdasarkan pertimbangan aspek paling penting," ujarnya.

Karena itu, KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota harus menyiapkan segala kebutuhan supaya pilkada berlangsung jujur, adil, dan transparan. Dengan IKP tersebut, Bawaslu berharap bisa mencegah hal terburuk dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

Jangan Boikot
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mempertanyakan alasan KPU Kota Surabaya yang membatalkan pasangan calon yang diusung partainya, Rasiyo-Abror, untuk bertarung melawan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana. "Kami mempertanyakan alasan mereka.

Kalau ada dokumen yang kurang, ya dilengkapi. Jangan langsung bilang batalkan," tutur Zulkifli.

Ia berharap, tidak ada pihak yang sengaja memboikot pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya. Semua pihak diminta tidak memvonis calon yang diajukan PAN dan Partai Demokrat tersebut sebagai calon boneka. "Kalau belum apa-apa sudah dibilang calon boneka, jangan ada pilkada. Semua harus siap menang dan kalah," serunya. (SH/k)