Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 18 Agustus 2026

Jokowi: Percuma Ekonomi Tumbuh tapi Inflasi Tinggi, Rakyat Tekor

- Jumat, 27 Juli 2018 22:14 WIB
701 view
Jokowi: Percuma Ekonomi Tumbuh tapi Inflasi Tinggi, Rakyat Tekor
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerukan pentingnya upaya meredam inflasi dari tingkat daerah. Ia pun menyentil para kepala daerah yang tak peduli dengan tak terkendalinya inflasi di daerah dan menganggap percuma jika pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pembenaran.

"Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, misalnya pertumbuhan ekonomi 5 persen, tapi inflasinya 9 persen. Tekor 4 persen rakyat. Ini harus ngerti kita," ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2018, Kamis (26/7).

Oleh karena itu, Jokowi menekankan keberadaan pasokan kebutuhan pokok di daerah distribusi betul-betul dicek, agar inflasi terjaga. Ia pun meminta para kepala daerah untuk responsif saat terjadi kekurangan bahan pokok di wilayahnya.

Sikap cepat tanggap itu diharapkan dapat segera menekan inflasi akibat tak meratanya pasokan kebutuhan pokok di tiap daerah. "Kalau tahu berasnya kurang, cek provinsi mana yang surplus. Misalnya Jawa Timur, bel Gubernur Jawa Timur. Kirim misalnya ke daerah yang kurang di provinsi mana," ujar Jokowi.

Lebih jauh Jokowi menyebutkan terkendalinya inflasi di suatu daerah merupakan bukti kepala daerah bekerja untuk rakyat. Bahkan, ia menyindir kepala daerah yang malah duduk manis di kantor, meski inflasi di daerahnya sudah tinggi.

Jokowi mengaku masih bisa memahami tidak terkendalinya inflasi di suatu daerah karena ada hambatan infrastruktur penunjang di suatu daerah. Meski begitu, ia tetap meminta para kepala daerah untuk responsif, ketika terjadi kekurangan bahan pokok di wilayahnya.

Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) memiliki empat langkah strategis untuk penguatan tim pengendali inflasi, baik di pusat maupun daerah, guna mencapai target inflasi yang stabil dan rendah ke depannya. Indonesia menargetkan inflasi di 2,5-4,5 persen pada 2019 serta 2-4 persen pada 2020 dan 2021.

4 Strategi Jaga Inflasi
Gubernur Bank Indonesia, Perry Wajiyo mengatakan kenaikan harga minyak dan komoditas pangan global menjadi tantangan bagi proses pengendalian inflasi. Menurut dia, kedua hal ini bisa merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi inflasi.

"Kondisi ini tentunya bisa berdampak terhadap kenaikan harga pangan di dalam negeri," kata Perry saat memberikan laporan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018 di Puri Agung Ballroom Hotel Sahid di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (26/7).

Tak hanya dari eksternal, menurut Perry, sumbangan inflasi diprediksi juga datang dari ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Menurut dia, hal ini perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Terutama komunitas inflasi volatile food yang berpotensi meningkat pada tahun 2018 antara lain beras, daging ayam dan komoditas hortikultura," kata dia.
Dalam kesempatan itu Perry juga memaparkan bahwa inflasi hingga semester pertama atau Juni 2018 mencapai 3,1 persen. Jumlah itu cenderung terkendali dari rentang yang ditargetkan 3,5 persen plus minus 1 persen. Bahkan, inflasi pada Idul Fitri tercatat lebih rendah sejak tiga tahun sebelumnya dari 2015-2017.

Perry menuturkan, melihat kondisi dan tantangan itu, pemerintah bakal melakukan beberapa strategi. Pertama, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, konektivitas serta proses pembebasan lahan di daerah. Program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pertanian maupun infrastruktur distribusi pangan perlu diberdayakan lebih lanjut di daerah termasuk dengan mengoptimalkan Alokasi Dana Desa 2018.

Kedua akan meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah sehingga perbedaan inflasi antar daerah, antar wilayah di Indonesia semakin menurun. Inisiasi berbagai cara melakukan kerjasama perdagangan dalam rangka pengelolaan stok pangan antarwaktu perlu terus ditingkatkan.

Ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan. Dalam konteks ini, penguatan akurasi data produksi dan stok pangan menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas perumusan kebijakan.

Langkah terakhir mengendalikan inflasi adalah memperkuat sinyal koordinasi dan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Salah satunya, dengan program Bangun Desa bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi pangan lewat pengembangan klaster ketahanan pangan. (T/h)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru