Uang Baru NKRI Dipastikan Dikeluarkan 17 Agustus

Medan (SIB)- Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut /Aceh  Difi A Johansyah mengatakan, dipastikan 17 Agustus 2014 akan ada uang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)  sekaligus peluncurannya pada HUT Kemerdekaan RI tahun ini  yang ditandatangani  Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Uang baru bertuliskan NKRI, kata Difi kepada wartawan di Gedung BI Jalan Balai Kota Medan, Jumat (14/3) secara fisik sama dengan uang pecahan lama yang berbeda  hanya  pada  tulisan NKRI dan  tanda tangan Menkeu.

“Kalau uang pecahan yang ada saat ini yang menandatangani Gubernur BI dan Deputi BI, ujar Difi.

Ia menyebutkan, dengan adanya uang NKRI itu, maka uang pecahan lama tetap berlaku dan akan ditarik secara perlahan, sebab untuk menggantikan sekaligus biayanya sangat besar. Dan nominal uang pecahan  NKRI tidak berubah, artinya sama dengan pecahan uang yang ada saat ini.

Menyangkut mata uang NKRI ini, disebutkannya tertuang  dalam UU RI No 7 tahun 2011 disahkan  Presiden RI 28 Juni 2011.

Dalam Pasal 5 UU Mata Uang  KNRI tercantum ciri  umum Rupiah  juga ada memuat gambar  lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "Negara Kesatuan RI", sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya dan tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia serta tahun emisi dan tahun cetak.

Jadi sesuai UU Mata Uang itu, pencetakan, pengeluaran, pengedaran dan pencabutan dan penarikan Rupiah  dilakukan Bank Indonesia. Dan yang mencetak  uang tetapi Peruri. Begitu juga pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik peredarannya sesuai UU itu juga dilakukan BI  berkoordinasi dengan Pemerintah.

Temuan uang Palsu Rp 28,3 Juta lebih
Menjelang Pemilu 9 April 2014 ini  jumlah uang beredar di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara diperkirakan menurun, karena umumnya kegiatan ekonomi juga menurun.

Didampingi Kepala Divisi Ekonomi dan Moneter Mikael Budisatrio  Difi mengatakan,  menurunnya uang beredar  itu bisa jadi  orang masih menunggu Pemilu April seperti pengusaha, dan usai Pemilu baru ‘action’ lagi.

Seperti Pemilu sebelumnya, ujarnya, tak ada pengaruhnya antara Pemilu dan uang beredar, termasuk uang palsu. Namun peredaran uang kartal, biasanya berpengaruh meningkat  menjelang lebaran dan akhir tahun.

Belakangan ini, katanya ada indikasi  penggunaan kartu debet lebih tinggi dibanding kartu kredit sehingga peredaran uang tunai jadi menurun. "Begitupun uang kartal tak bisa digantikan dengan uang elektronik," katanya.

Sisi lain, memang masih banyak masyarakat yang lebih suka menggunakan uang kartal dibanding uang elektronik. Untuk itu perlu terus disosialisasikan  penggunaan uang non tunai.

Akan halnya uang palsu, Difi juga menyebut jelang Pemilu ini tak begitu pengaruh. Artinya, saat sekarang justru uang palsu pada level yang sangat rendah di Indonesia yakni 8-11 lembar di antara 1 juta bilyet dibanding negara maju lainnya 50-100 lembar diantara 1 juta bilyet.

Cuma memang yang dikhawatirkan adalah uang palsu dicetak dengan pecahan 50.000 dan 100.000 dan peredaran terbanyak di Jawa (Jateng, Jabar, Jatim). Sedangkan kontribusi Sumut hanya sekira 0,3%.

Sementara itu di Sumut temuan uang palsu pada Januari 2014 sebesar Rp 14,640 juta, sedangkan bulan  Pebruari 2014 tercatat sebesar Rp13,760 juta terdiri atas 71 lembar pecahan Rp100.000, pecahan Rp50.000 (125 lembar), Rp20.000 lembar (19 lembar) dan 3 lembar pecahan Rp10.000."Jadi temuan uang palsu Januari dan Pebruari 2014 ini mencapai Rp 28,3 juta lebih. (A3/d)