Jakarta (SIB)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan dan mendorong pemerintah untuk tidak menyederhanakan potensi ancaman dari penyebaran Coronavirus atau Covid-19. Selain itu, Ketua MPR juga mendorong penegak hukum merespons dan menindak siapa saja yang menyebarkan hoax tentang penyebaran dan pasien terdampak Covid-19 di dalam negeri.
"Sangat disayangkan karena masih ada saja pihak-pihak yang terus menyebar berita atau informasi hoaks tentang pasien terdampak Covid-19 di dalam negeri. Tindakan seperti ini harus dihentikan. Jangan sampai pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan tingkat provinsi atau kabupaten lebih disibukkan menangkal dan menanggapi hoax dibanding kegiatan cegah-tangkal di semua pintu masuk," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (1/3).
Jelang akhir Februari 2020, bertebaran hoax tentang penyebaran virus dan pasien Covid-19 di beberapa kota di dalam negeri. Ada informasi tidak akurat yang menyebut bahwa pihak berwenang menetapkan enam kota zona kuning virus Corona. Konsentrasi Kementerian Kesehatan melakukan cegah-tangkal harus dialihkan sementara untuk mementahkan hoax seperti itu. Memang hal tersebut harus cepat-cepat dimentahkan untuk mencegah panik masyarakat di kota-kota itu.
"Untuk menimbulkan efek jera, penegak hukum hendaknya segera menindak penyebar hoax Covid-19, baik hoax tentang penyebaran maupun hoax tentang pasien terdampak virus Corona," papar Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet juga menegaskan bahwa negara harus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengakui sambil mengingatkan bahwa dunia belum mampu mengendalikan wabah Covid-19. Itu sebabnya, hingga penghujung Februari 2020 ini, Covid-19 sudah mewabah di puluhan negara. Jumlah negara yang mengonfirmasi adanya kasus Virus Corona sedikitnya 46 negara. Jumlah korban meninggal di luar Tiongkok dilaporkan mencapai 57 orang.
"Data penyebaran dan korban meninggal akibat Covid-19 patut dicermati, agar semua pihak berwenang di dalam negeri terus meningkatkan kewaspadaan, dan tidak pernah boleh menyederhanakan potensi ancaman ini. Tidak hanya pemerintah, melainkan semua unsur masyarakat pun harus all out mencegah dan menangkal penyebaran virus ini. Semua pihak harus peduli mengingat proses penyebaran dan penularannya begitu mudah dan cepat," tegas Bamsoet.
Saat ini, informasi tentang orang atau pasien terdampak Covid-19 adalah cerita yang sangat sensitif dan mudah menyulut panik, karena itu tidak boleh lagi ada hoax tentang hal ini.
"Semua pihak harus memberi kesempatan kepada Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan di semua daerah untuk fokus pada kegiatan cegah-tangkal penyebaran Covid-19 di dalam negeri," pungkasnya.
Kenapa Diragukan?
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meyakini Indonesia sampai saat ini masih bebas dari penyebaran virus Corona. Bobby mengatakan, negara tetangga, seperti Brunei Darussalam dan Papua Nugini, juga masih bebas Corona.
"Kalau saya nih, mohon maaf, saya percaya pemerintah. Kalau pemerintah ngomong masih nol, ya saya percaya. Lalu kenapa diragukan?" ujar Bobby saat diskusi 'Corona Kita Imun, atau Melamun?' Di Upnolmal, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3).
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan negara tetangga yang bersentuhan dengan daratan Indonesia juga masih bebas dari Corona. Seperti Brunei Darussalam dan Papua Nugini.
"Yang bersentuhan dengan tanah Indonesia, seperti Brunei, juga masih nol, Papua Nugini juga nol," kata dia.
Lebih lanjut, Bobby juga menyinggung warga negara Malaysia yang terjangkit Corona usai mengunjungi Indonesia. Namun setelah diteliti lebih lanjut, WN Malaysia itu sempat mengunjungi Jepang sebelum ke Indonesia.
"Malaysia mengatakan bahwa satu dari 25 kasus itu adalah warga yang travel dari Indonesia. Tapi setelah ditilik lagi, sebelum ke Indonesia, dia mampir dulu ke Jepang," ungkap Bobby.
Dengan demikian, Bobby menyakini pemerintah mampu mendeteksi dini penyebaran virus Corona. Dia juga menegaskan bahwa belum ada kasus Corona di dalam negeri.
"Jadi ya kalau saya masih percaya otoritas pemerintah mampu mendeteksi dini dan kita masih zero," jelasnya.
Yakinkan Rakyat
Sementara itu, anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil ke depan untuk menginformasikan bahwa Indonesia masih bebas kasus virus Corona. Menurutnya, rakyat perlu diyakinkan oleh presiden.
"Jangan kemudian pernyataan menteri, Presiden sampaikan 'Saya sebagai Presiden RI sampai saat ini saya nyatakan bahwa Indonesia masih zero' karena ini situasinya bukan porsi menteri lagi, ini sudah presiden," ujar Bukhori di Upnormal.
Bukhori menilai pernyataan Jokowi itu dapat meyakinkan masyarakat terkait kondisi Indonesia saat ini. Jadi, pernyataan 'Indonesia masih bebas Corona' tidak hanya wacana publik.
"Supaya masyarakat yakin. Tapi kalau pejabat menteri kesehatan ya saya kira hanya menjadi wacana publik," jelasnya.
Namun pernyataan bebas Corona itu, menurut Bukhori, harus didukung data yang akurat. Kemudian data tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau meyakini masih zero pemerintah harus sosialisasikan secara dipertanggungjawabkan dan transparan secara cepat, masif," jelas dia.
Bukhori menyebut saat ini penyebaran virus Corona menjadi situasi darurat dunia. Karena itu, Indonesia harus tanggap akan kasus ini.
"Ini adalah kondisi dan situasi yang dinyatakan secara dunia merupakan darurat serius, maka pemerintah harus memperlakukan sebagai kasus yang darurat serius," ungkapnya.
Selain itu, Bukhori menilai pemerintah harus mampu melakukan deteksi dini. Kerja ekstra lintas kementerian terkait, menurut Bukhori, juga perlu disatukan.
"Indikasinya, menurut saya, dia harus mampu melakukan early detection yang kemudian kita sebut sebagai bukan saja sebagai preventif, tapi juga preentif, menyatukan seluruh peneliti ini juga satu upaya yang serius, ekstra, apa yang di punya semuanya kemudian disatukan," kata dia.
Bukhori kembali menegaskan bahwa Jokowi harus memberikan pernyataan tersebut. Menurutnya kasus Corona memang di bawah koordinasi presiden.
"Karena itu, saya kira Presiden harus segera melakukan statement ini agar koordinasi memang ada di Presiden," pungkasnya. (detikcom/d)
