Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas, Soroti Maraknya Tindakan Kebablasan

Meski membuka opsi revisi, Tito menegaskan bahwa proses tersebut tetap harus melalui mekanisme resmi bersama DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan.

"Kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. Mereka yang akan membahas dan memutuskan," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun institusi, seperti dalam kasus pembakaran mobil polisi di Depok.

"Kalau ada pidana, ya harus ditindak. Proses pidana harus berjalan demi menjaga stabilitas keamanan," kata Tito.

Maraknya aksi premanisme berkedok ormas juga menjadi sorotan Komisi III DPR, menyusul dua kasus menonjol yang melibatkan ormas di Subang dan Depok. (*)