Dalami Penembakan Tewaskan Seorang Remaja, Kapolres Belawan Dinonaktifkan Sebulan

Medan(harianSIB.com)

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan dinonaktifkan selama sebulan untuk akuntabilitas dan transparansi pendalaman dan pemeriksaan secara komprehensif bisa dilakukan Kompolnas pasca penembakan yang menewaskan seorang remaja, MS (15), Minggu (4/5/2025.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, saat memberikan keterangan pemaparan tim dari Kompolnas dan Irwasum Mabes Polri yang hadir untuk pendalaman dan pemeriksaan penembakan tersebut, di Mapolda Sumut, Selasa (6/5/2025).

"Sesuai instruksi Mabes Polri, Kapolres Belawan dinonaktifkan selama sebulan sehingga tidak ada intervensi. Untuk saat ini Kapolres Belawan dipimpin AKBP Wahyudi," ujarnya.

Kapolda menyambut baik kedatangan tim yang dibentuk untuk mendalami peristiwa kebenaran penembakan tersebut.

"Saya sangat menghormati kedatangan Ketua Kompolnas dan Irwasum yang akan meminta bantuan dan dukungan dari Polda Sumut, sehingga terciptanya suasana dan proses pendalaman yang terjadi di Belawan. Kami terbuka atas hadirnya untuk meneliti yang dilakukan Kompolnas dan Irwasum," ucapnya, sembari menyebut mendukung Mabes Polri mengungkap kejadian sebenarnya.

Komisioner Kompolnas RI Choirul Anam memberikan penjelasan terkait penembakan di Belawan, saat paparan di Mapolda Sumut, Selasa (6/5/2025). (Foto: harianSIB.com/Tumpal Manik)

Komisioner Kompolnas RI Choirul Anam, dalam pernyataanya didampingi Irwasum, Komjen Budi, mengapresiasi Polda Sumut yang mendukung kehadiran mereka mendalami penembakan yang menewaskan seorang remaja.

"Pertama kami mengapresiasi Polda Sumut yang memberi ruang untuk transparansi dan akuntabiltas dalam proses ini. Kami datang ke tempat ini, ada Kompolnas, Irwasum dan tim yang lain, itu suatu langsung yang positif, jaminan bahwa ada akuntabilitas dan transparansinya," sebutnya.

Ia juga menghormati langkah Polda Sumut menonaktifkan Kapolres Belawan.

"Kedua, kami mengetahui Kapolres Belawan dinonaktifkan dari jabatan. Ini suati langkah positif untuk menjamin semua proses yang kami lakukan ini tidak ada pengaruh dari Kapolres, karena itu langkah yang menjamin akuntabiltas dan transpatasi. Dan ini patut jadi rule model bagi semua Polda dan Polres yang lain," tambahnya.