Mendesak Dilakukan Sidang Rakyat Terkait PT TPL

Menurutnya, TPL bukan sekadar satu perusahaan, melainkan cermin dari model pembangunan Indonesia yang pragmatis, berlandaskan ekstraksi dan abai terhadap keberlanjutan. "Karena itu, upaya menghentikannya tidak boleh setengah-setengah. Ia harus ditempatkan sebagai titik balik perjuangan melawan ekstraktivisme yang menjamur di negeri ini," tegasnya. Beberapa bulan lalu, lanjutnya, publik sempat menaruh harapan ketika rekaman video seruan Ephorus HKBP tersebar, diikuti pertemuan dengan PP Muhammadiyah dan PBNU. Namun hingga kini, langkah konkret tidak kunjung lahir. Kebekuan itu hanya memperpanjang penderitaan masyarakat dan memperlebar ruang gerak korporasi.

"Maka, urgensi Sidang Rakyat tidak bisa ditunda. Sidang itu bukan hanya forum penghukuman moral, tetapi juga arena untuk memetakan rencana komprehensif ke depan: bagaimana memulihkan ekosistem, menata ulang orientasi pembangunan, serta memastikan tragedi TPL tidak terulang dalam rupa-rupa wajah korporasi lain di masa mendatang," sebut putra Pahae Taput itu.

PERLU DIBENTUK

Halaman:

1

2

3

4

5

6

Tampilkan Semua

Editor

: Redaksi

SHARE:

Tags

KoRaSSSPT Toba Pulp LestariShohibul Anshor SiregarTGPF

beritaTerkait

Komisi XIII DPR Bentuk TGPF Sebaiknya Libatkan Tokoh Agama dan LSM

Terkait Dugaan Pelanggaran HAM PT TPL, Bupati Simalungun Tegaskan Silahkan Diselidiki

PT TPL Harus Ditutup

Presiden Prabowo Diminta Segera Bentuk TGPF Kekerasan Dalam Aksi Massa

KoRaSSS Berharap Tidak Ada Jual Beli Proyek di Lingkungan Pemkab Simalungun

Dibangun Berbiaya Rp 10 M Lebih, Stadion Mini dan Gedung Sanggar Seni Budaya Simalungun di Pamatangraya Belum Difungsikan

komentar