Prabowo Perintahkan PT TPL Diperiksa Terkait Tuduhan Penyebab Banjir

Jakarta (harianSIB.com)

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan melakukan audit dan evaluasi mendalam terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk atas dugaan menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan langkah ini dilakukan Kementerian usai mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

Menurutnya proses audit dan evaluasi mendalam ini akan dipantau langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki. Nantinya jika perusahaan ini benar melanggar aturan, Kemenhut berpotensi mencabut PBPH yang dimiliki Toba Pulp atau pengurangan luas lahan hutan yang boleh dikelola.

Baca Juga:

• Natal Oikumene USU 2025: Wujudkan Kasih Nyata Lewat Bantuan Lampu Surya dan Peduli Bencana

"InsyaAllah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pulp Lestari ini," ucapnya.

"Nanti InsyaAllah, sekali lagi apabila ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah kita akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini," terangnya lagi.

Di luar itu, Raja Juli mengatakan Kemenhut bersama dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akan melakukan proses hukum terhadap 11 entitas yang diduga menjadi penyebab bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Per hari ini kami sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti sekali lagi akan kita sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH," terangnya.

Sebagai informasi, PT Toba Pulp Lestari Tbk. disebutkan-sebut menjadi salah satu penyebab parahnya bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyebut perusahaan ini telah mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru.

WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru. Bahkan tidak hanya Toba Pulp Lestari, rusaknya ekosistem ini juga disebut akibat operasional PLTA hingg tambang emas di Batang Toru.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden, membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

"Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi," tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12).

Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi. Namun karena ramainya sorotan publik inilah, PT Toba Pulp Lestari Tbk turut menjadi perhatian hingga Prabowo memerintahkan Kemenhut untuk melakukan audit dan evaluasi.

Cabut 22 Izin

Kembali ke Raja Juli Antoni juga mengatakan akan mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup area seluas 1.012.016 hektare (ha). Pencabutan izin ini termasuk area terdampak banjir dan longsor di Sumatera seluas 116.198 ha.

Menurutnya pencabutan izin pemanfaatan hutan ini sesuai arahan Prabowo yang memintanya untuk dengan tegas menertibkan entitas pemilik PBPH yang nakal atau melanggar aturan.

"Atas persetujuan Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.198 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan," kata Raja Juli.

Dengan begitu total, sejak Januari hingga pertengahan Desember ini Kemenhut telah mencabut 40 PBPH yang mencakup area sekitar 1,5 juta hektare.

"Jadi dalam waktu satu tahun ini saja, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare," terangnya.

"Pada tanggal 3 Februari yang lalu saya sudah mencabut 18 PBPH seluas 0,5 juta hektare ditambah hari ini 1 juta hektare. Maka sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektare hutan kita," sambung Raja Juli.

Di luar itu, Raja Juli mengatakan ke depan pihaknya akan melakukan perbaikan dalam sisi pengawasan terhadap setiap entitas pemegang PBPH. Salah satunya dengan membentuk kantor wilayah Kementerian Kehutanan di setiap provinsi, begitu juga dengan menambah jumlah polisi hutan.

Dengan begitu, unit pelaksana teknis (UPT) terkait dapat melakukan pengawasan langsung aktivitas pemegang PBPH maupun entitas perusak hutan lainnya. Diharapkan langkah ini dapat mencegah terjadinya bencana alam imbas kerusakan hutan seperti yang terjadi di Sumatera.

"Salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk, di tiga provinsi yang terdampak banjir misalkan, kalau kita mau jujur rentang kendali antara Kementerian dengan UPT-UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali," ucap Raja Juli.

"Kami akan membuat Kakanwil (kepala kantor wilayah) Kehutanan di setiap Provinsi. Dengan ada Kakanwil ini, kemudian nanti ada Kabid-Kabid yang kemudian merefleksikan tugas-tugas Dirjen yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT-UPT terkait di tempat masing-masing," tegasnya.

31 Perusahaan

Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencatat sudah ada 31 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Mereka tersebar di tiga provinsi itu.

"Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (Daerah Aliran Sungai), itu ada 9 PT," ujar Dansatgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarno dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi dengan Kejagung, Kementerian dan Polri di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/12).

Selanjutnya, di Sumatera Utara ada DAS di Batang Toru, Sungai Garoga, Langkat termasuk longsor. Di sana ada delapan pihak yang diduga melanggar.

"Itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, Pemegang Hak atas Tanah," jelasnya.

Lalu yang untuk di Sumatera Barat, Satgas PKH mencatat ada perusahaan lokal penyebab bencana. Di antaranya ada sejumlah perusahaan yang dekat aliran sungai jadi penyebab.

"Dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab," kata dia.

Kemudian, Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah, mengatakan perusahaan yang melanggar akan dipidana. Mereka telah teridentifikasi, dan Satgas PKH telah mengantongi nama-namanya.

"Bahwa Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi," kata Febrie.

Dia menerangkan, langkah ini dilakukan bersama Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan. Bahkan sampai saat ini Bareskrim Polri sudah bergerak menangani salah satu perusahaan, yakni PT TBS

"Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," jelas pria yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung itu.

Periksa 17 Orang

Terkait kasus kayu gelondongan yang terbawa banjir di Tapanuli, Bareskrim Polri telah memeriksa 17 orang.

"17 orang (telah diperiksa)," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni kepada wartawan.

Dalam pengusutan, Bareskrim juga memeriksa ahli. Irhamni tidak membeberkan lebih lanjut terkait ahli apa saja yang dimintai keterangan.

"Masih periksa ahli," ujar dia.

Polisi telah menaikkan kasus kayu gelondongan di Garoga, Tapanuli Utara, hingga Anggoli, Tapanuli Tengah, ke tingkat penyidikan. Namun sejauh ini, polisi belum menetapkan tersangka.

"Belum ditetapkan tersangka," pungkasnya.

Naik Penyidikan

Sebelumnya, pada Rabu (10/12) pekan lalu, Brijen Irhamni menjelaskan bahwa kasus kayu gelondongan ini naik penyidikan. Polisi menemukan unsur pidana dalam kayu gelondongan yang terbawa banjir tersebut.

"TKP Garoga dan Anggoli, apa yang sudah ditemukan dan status sudah ditingkatkan menjadi penyidikan," kata Brigjen Irhamni lewat Zoom seperti dipantau, Rabu (10/12).

Temuan itu naik penyidikan setelah ditemukannya dua alat bukti. Brigjen Irhamni memastikan ada tindakan perusakan hutan yang menyebabkan banjir.

"Dasarnya ditemukan dua alat bukti adanya peristiwa kerusakan lingkungan hidup yang sebabkan banjir," ucap dia. (**)

Natal Oikumene USU 2025: Wujudkan Kasih Nyata Lewat Bantuan Lampu Surya dan Peduli Bencana

Bantu Warga Kurang Mampu Tahun 2026, Pemko Medan Luncurkan PKH Adil Makmur

PT TPL Hentikan Seluruh Kegiatan

Seminar Natal Nasional Serukan Pertobatan Ekologis

Pemerintah Hentikan Operasional PT TPL

Kemenhut Izinkan Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Bencana, Pengangkutan Kayu Bulat Dihentikan Sementara