Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 21 September 2026

Demo di Bundaran HI Jakarta, Ini 8 Tuntutan BEM UI

Redaksi - Selasa, 18 Agustus 2026 10:04 WIB
1.939 view
Demo di Bundaran HI Jakarta, Ini 8 Tuntutan BEM UI
ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddi
BEM UI bakal demo di sekitar Bundaran HI.

Jakarta(harianSIB.com)

BEM Universitas Indonesia (UI) membawa delapan tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Berikut delapan tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dikutip kompas.com :

Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mewujudkan reforma agraria sejati, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.

Baca Juga:
Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.

Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan, massa mahasiswa akan berangkat dari UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB.

Setelah itu, mahasiswa dijadwalkan tiba di kawasan Bundaran HI dan memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB.

"Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI," ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).

Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Demonstrasi terkait kemerdekaan

Yatalathof mengatakan, demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.

Menurut dia, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa ditujukan untuk seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Ia kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya menunjukkan belum terwujudnya kedaulatan rakyat. Di antaranya perjanjian dagang dengan negara lain yang disebut menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai masih sebatas janji.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ucapnya. (*)

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Polantas Menyapa, Satlantas Polres Tanjungbalai Gelar Patroli Dialogis ke Pedagang Kaki Lima
Rony Reynaldo Situmorang: Sikap Gubernur Tinggalkan Sidang Paripurna Dewan Sah Secara Politik
DPC PDIP Batubara Peringati 30 Tahun Kudatuli, Tegaskan Semangat Perjuangan Demokrasi
Urai Kemacetan ke Arah Tol Letda Sujono, Anggota DPRD Medan Usul Tertibkan Bongkar Muat
Demo di Kejagung Ricuh, Massa Gebrak Pagar Gedung Bundar
Demo di Kejati Sumut Terkait Eks Jampidsus Febrie, Minta Publik Berpikir Objektif
komentar
beritaTerbaru