AS Tolak Visa Presiden Palestina Hadiri Sidang Majelis Umum PBB

Dalam pernyataan pada Rabu yang menjelaskan larangan tersebut, Kemlu AS mengatakan Palestina melanggar undang-undang AS yang memberikan sanksi kepada Ramallah jika mereka menargetkan Israel di organisasi-organisasi internasional, mendorong pengakuan sepihak terhadap negara Palestina, memberikan tunjangan kepada teroris, atau mengagungkan kekerasan.

"Sebagai konsekuensi dari kegagalan mereka melakukan reformasi, yang bertentangan dengan komitmen mereka kepada Amerika Serikat, serta aktivitas mereka yang terus berlangsung dan merusak prospek perdamaian, Amerika Serikat akan memperpanjang sanksi yang menolak pemberian visa kepada anggota PLO dan pejabat Otoritas Palestina," kata Departemen Luar Negeri.

Pernyataan tersebut mencatat bahwa pemerintahan AS akan mempertahankan pengecualian yang memungkinkan anggota Misi Palestina untuk PBB tetap beroperasi dari New York.

Menanggapi larangan tersebut, Misi Palestina untuk PBB mengajukan resolusi yang memungkinkan Abbas menyampaikan pidato secara virtual seperti yang dilakukannya tahun lalu. Resolusi itu akan diajukan kepada Sidang Umum PBB pada Kamis hari ini waktu AS.

Abbas dijadwalkan berpidato pada 24 September mendatang, di hari yang sama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan hadir dan berpidato langasung di Majelis Umum PBB.

Tahun lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump, sekutu dekat Netanyahu, menolak visa Abbas ketika Prancis dan negara Arab hendak menggelar pertemuan berisikan pengakuan dan pembelaan terhadap Palestina di sela-sela sidang majelis umum PBB.

Telepon Presiden Palestina, Jokowi Sampaikan Dukungan Indonesia

Menuju Panggung Sidang Majelis Umum PBB ke-72

Donald Trump Undang Presiden Palestina ke Gedung Putih

Presiden Palestina Mengaku Tahu Siapa Pembunuh Yasser Arafat

PM Israel Siap Berunding dengan Presiden Palestina

Hamas Bantah Bertemu dengan Pejabat Israel