Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Agung Laksono, Ketua KPU Sumut Diperiksa

Medan (SIB)- Terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan Agung Laksono pada surat penetapan Plt Ketua DPD Partai Golkar Labusel yang digunakan untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labusel, Usman dan Arwi Winata untuk Pilkada Labusel, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Mulia Banurea bersama beberapa komisioner diperiksa Penyidik Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Poldasu, Rabu (16/9).

"Kita dipanggil sebagai saksi terkait tanda tangan palsu di Labusel. Saya belum bisa memberi komentar banyak dulu, tergantung pertanyaan penyidik nanti. Namun sebagai pihak yang melayani proses Pilkada, kita menuruti panggilan ini," terangnya sebelum menjalani pemeriksaan.

Namun setelah selesai diperiksa dan keluar dari pintu belakang gedung Ditreskrimum Poldasu, Mulia Banurea dan empat orang komisioner, enggan memberi komentar terhadap wartawan.

"Jangan tanya saya, tanya penyidik," ujarnya sembari menuju mobil Toyota Innova hitam BK 1896 L.

Sementara itu, Kanit 4 Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Efendi Jambak saat dikonfirmasi wartawan via telepon membenarkan pemeriksaan Ketua KPU Sumut tersebut. Masih dia, pemeriksaan yang dilakukan itu untuk mencari tahu keterlibatan Ketua KPU Sumut terkait surat pencalonan Usman dan Arwi Winata sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Labusel.

"Benar, pemeriksaan masih sebagai saksi," ujarnya.

Sebelumnya, Kompol Efendi Jambak menjelaskan, kejadian itu bermula dari Musyawarah Daerah Partai Golkar Labusel pada 9 Juli 2015 lalu. Dalam Musda tersebut, dikatakan Efendi, Maladi Hasibuan, terpilih sebagai Ketua Partai Golkar Labusel. Atas hasil itu, keluar Surat Keputusan (Skep) nomor 822. Lebih lanjut, dikatakan Efendi jika pada 27 Juli 2015, Ramadhan Nasution muncul dengan pengakuan sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Labusel. (Dik-SPS/h)