Jakarta (SIB) -Wilayah Kalimantan menjadi kandidat pemindahan ibu kota negara di luar Pulau Jawa. BNPB menyebut Kalimantan merupakan wilayah yang aman dari bencana.
"Kalau soal pembencanaan BNPB memberikan sumbangsih kajian bencana kepada Bappenas, kalau melihat wilayah di Kalimantan tidak rawan bencana," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada wartawan di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (30/4).
BNPB sebelumnya disebut ikut dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi membahas rencana pemindahan ibu kota. BNPB membantu Bappenas dalam kajian terkait pembencanaan.
Menurut Sutopo, sudah mengerucut wilayah yang menjadi lokasi pemindahan ibu kota yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
"Sebenarnya rencana pemindahan ibu kota sudah lama sejak Presiden Soekarno tahun 1953 yang kemudian wacana tadi dilakukan kajian oleh Bappenas. Dalam ratas kemarin Bappenas menyampaikan hasil kajian, lokasi pemindahan ibu kota Indonesia mengerucut 3 wilayah yaitu Kalteng, Kalbar, dan Kaltim," jelas dia.
Soal Kalimantan, Sutopo mengatakan wilayah tersebut paling aman dari kejadian bencana mulai banjir, dan longsor sejak tahun 1960 lalu. Sedangkan masalah kebakaran hutan, Sutopo menyebut bisa dikendalikan jika Kalimantan menjadi Ibu Kota.
"Dari tahun 1960 sampai sekarang kejadian bencana paling aman di Kalimantan. Kebencanaan banjir dan longsor juga rendah, kebakaran bisa dikendalikan kalau itu menjadi pusat ibu kota pasti proses pengamanan preventif kebakaran hutan bisa dikendalikan dengan ketat," ujar Sutopo.
"Jadi kajian ini akan terus digulirkan akan terus dikaji lebih dalam oleh Bappenas sampai nanti muncul kesimpulan wilayah, kalau ini kan provinsi nanti masuk kabupaten. Dari segi kebencanaan (Kalimantan) aman," imbuh dia.
Dalam Ratas Wapres Jusuf Kalla menyampaikan usulan ibu kota dipindahkan ke Mamuju, Sulawesi Barat. Menurut Sutopo, wilayah Mamuju berbahaya bencana karena kerapkali gempa, banjir dan longsor.
"Mamuju kebencanaan berbahaya. Mamuju dikeliling sesar dapat menimbulkan gempa, beberapa sesar seperti Makasar trans, malukoro, sesar poso, dan lainnya. Artinya rawan sekali meski bukan di Mamuju tetapi dapat imbas besar sekali. Ketika gempa didarat akan rusak, Mamuju memang aman gunung api dan tsunami tetapi rawan banjir, longsor dan banjir bandang. Artinya daerah tersebut tidak aman," jelas dia.
Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah mengantongi 3 kandidat lokasi pemindahan Ibu Kota di antaranya Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
"Bisa di Sumatera tapi yang timur jauh, di Sulawesi agak di tengah, tapi barat kurang. Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada 3 kandidat, tapi harus dicek dong," ujar Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).
Siap Jadi Ibu Kota
Sementara itu, Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan Kota Makassar siap jika rencana itu terealisasi.
"Jadi kalau terkait dengan isu ibu kota negara ini di Makassar siap," ungkap Kabiro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel Muhammad Hatta.
Hatta mengatakan pembangunan di Makassar sudah menyiapkan siteplan pembangunan wisma negara. Wisma negara ini berada di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), yang berada di kawasan Pantai Losari, Makassar.
"Jadi Pemprov itu ada konsep siteplan pembangunan wisma negara," katanya.
Proyek ini telah dirintis pada 2011-2017 era kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Gedung serbaguna wisma negara ini juga berada satu kompleks dengan masjid 99 kubah kebanggaan warga Kota Makassar.
Pembangunan gedung serbaguna wisma negara ini disebut menggunakan dana sekitar Rp 98 miliar. Gedung ini diketahui memiliki luas 76 x 40 meter persegi. Anggaran pembangunan ini berasal dari APBD Pemprov Sulsel.
Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang Pemprov Sulsel Darmawan Bintang menjelaskan di area wisma negara rencananya akan berdiri 4 gedung di atasnya. Setelah gedung serbaguna, akan ada wisma negara untuk tempat menginap kepala negara, hall, dan perpustakaan.
"Yang terbangun sekarang itu gedung serbaguna untuk pertemuan. Jadi prinsipnya, lahannya sudah tersedia, dananya semuanya dari APBD, pernah dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan, tapi sampai sekarang belum turun," terang Darmawan.
Dikatakannya, pembangunan wisma negara di Makassar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.
"Pembangunan wisma negara itu salah satu prioritas nasional dulunya dan dimasukkan dalam perencanaan Bappenas, perencanaan Buku 3," ujar Darmawan.
Karena itu, pihaknya menunggu adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu membangun kompleks wisma negara ini.
"Karena itu bagian dari usaha pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur bagi kawasan Indonesia timur. Ini satu-satunya istana yang ada di luar Jawa kan ada di Makassar," tegas dia.
Beberapa waktu lalu, Jokowi pun sempat singgah di gedung serbaguna wisma negara ini. Pada Desember 2018, Jokowi datang ke gedung ini untuk menghadiri Jambore Desa, yang diprakarsai Kementerian Desa (Kemendes). (detikcom/f)
