Polda Sumut Tahan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Terkait Dugaan Pemalsuan Surat Tanah 15 Hektare

Medan(harianSIB.com)

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DPRD Sumut, Dhody Thahir (DT), terkait kasus dugaan pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka terhadap Dhody Thahir berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/449/IV/2023 yang dibuat oleh Direktur PT Rapy Ray Putratama, Muhammad Ghazali Iskandar.

"Tersangka DT sempat dua kali tidak menghadiri panggilan penyidik, sehingga dilakukan penjemputan paksa pada 15 September 2026 di kediamannya, Komplek Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, selanjutnya dilakukan penahanan," ujar Cornelis, Kamis (24/9/2026).

Cornelis menerangkan, dugaan pemalsuan surat tersebut terjadi pada Maret 2023 di Komplek Bumi Asri. Melalui kuasa hukumnya, DT kemudian mengirimkan surat ke Bank BTN Medan, Bank BRI Kanwil Medan, Bank BJB Medan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 668 Bungkus Vape Berisi Narkotika di Tanjungbalai

"Isi surat itu, tersangka DT mengaku sebagai satu-satunya subjek hukum yang berhak atas lahan seluas 15 hektare di Dusun V, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang," ucapnya.

Padahal, hasil penyelidikan menyebutkan objek tanah tersebut bukan milik tersangka.

"Objek tanah itu milik pelapor berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 650 tanggal 3 Desember 2019 atas nama PT Rapy Ray Putratama, dan sedang dibangun perumahan bersubsidi di atasnya," terang Cornelis.

Akibat empat surat yang dikirimkan kuasa hukum DT ke tiga bank dan BPN tersebut, pelapor mengalami kerugian.

"Pelapor tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit bank dan sertifikat tanahnya diblokir. Kerugian PT Rapy Ray Putratama ditaksir mencapai Rp5 miliar," tambahnya.

Saat ini penyidik baru menetapkan satu orang tersangka. Penyidik telah memeriksa saksi-saksi dari pihak pelapor, pihak bank, dan BPN Deliserdang.

Cornelis menyebut, DT dijerat pasal berlapis.

"Tersangka dikenakan Pasal 394 KUHP baru atau Pasal 266 KUHP lama tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun, dan Pasal 391 KUHP baru atau Pasal 263 KUHP lama tentang pemalsuan surat dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara," tandasnya. (**)

Rp 150 Juta Dana Desa Sekip Raib di Parkiran Disdukcapil Deliserdang

UMK Deliserdang Ditetapkan Rp2.938.524

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK

Pemkab Deliserdang Usul ke Kemen ESDM Penambahan 25.000 Sambungan Gas Elpiji

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas