Bikin Rakyat Putus Asa, Wapres Filipina Kecam Perang Melawan Narkoba Duterte

Manila (SIB) -Wakil Presiden Filipina Leni Robredo mengecam perang melawan narkoba yang diperintahkan Presiden Rodrigo Duterte. Dikatakannya, perang tersebut telah menyebabkan rakyat Filipina merasa "putus asa dan tak berdaya", dengan hilangnya kepercayaan kepada polisi. Dalam pesan video untuk pertemuan PBB seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/3), Robredo meminta adanya pengawasan internasional atas perang kontroversial Duterte yang telah menewaskan ribuan orang itu.

"Sebagian dari mereka mengatakan pada kami bahwa ketika ada kejahatan, mereka biasanya pergi ke polisi. Sekarang, mereka tidak tahu kemana harus pergi," ujar Robredo dalam pesan yang dirilis ke pers menjelang pemutaran videonya di pertemuan PBB di Austria pada Kamis (16/3) untuk membahas pembunuhan di luar hukum. "Rakyat kami merasa putus asa dan tak berdaya: keadaan pikiran yang kita semua harus tanggapi dengan serius," imbuh Wapres Filipina itu.

Duterte memenangi pemilihan presiden tahun lalu setelah menjanjikan pemberantasan narkoba. Sejak Duterte dilantik menjadi presiden pada akhir Juni 2016 lalu, kepolisian telah menewaskan 2.500 orang dalam operasi-operasi antinarkoba, sedangkan sekitar 4.500 orang lainnya tewas dalam keadaan yang tak bisa dijelaskan. Di Filipina, wakil presiden dipilih secara terpisah, dan Robredo berasal dari partai politik rival Duterte. Dalam pesan videonya, Robredo juga mengatakan bahwa kepolisian sengaja menahan orang-orang tak bersalah. Dijelaskannya, jika polisi tidak bisa menemukan tersangka narkoba, maka polisi akan menahan salah satu kerabat keluarganya.

Duterte Dilaporkan
Sementara itu, orang yang mengaku sebagai mantan anggota pasukan algojo Presiden Rodrigo Duterte akan segera melaporkan pemimpin Filipina itu ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) terkait isu kejahatan kemanusiaan. Lebih dari 8.000 orang tewas sejak sang Presiden menjabat pada Juni lalu dan meluncurkan kampanye perang melawan narkotik. Sepertiga di antaranya tewas dalam operasi kepolisian dengan alasan mempertahankan diri.

Duterte dan polisi menampik hubungan dengan pembunuhan ribuan orang lainnya. Menurut sejumlah kelompok pemerhati HAM, mereka adalah korban pembantaian di luar hukum, sama dengan yang terjadi di Davao ketika dipimpin Duterte. Sejauh ini dua orang sudah mengaku terlibat sebagai bagian pasukan algojo Duterte di hadapan Senat. Para legislator tidak menemukan bukti pengakuan tersebut, sementara pemerintah menyebut mereka mengada-ngada.

Laporan ICC dibuat oleh Edgar Matobato yang keluar dari persembunyiannya pada pekan lalu dan sempat mengaku membunuh lebih dari 50 orang di Davao.
Dalam wawancara di televisi, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (14/4), pengacaranya yang bernama Jude Sabio mengatakan laporan itu akan diajukan antara bulan ini atau April.

"Pembunuhan adalah kejahatan serius. Jika dilakukan sebagai serangan sistematis terhadap populasi sipil, itu menjadi kejahatan kemanusiaan," kata Sabio. Selain dia, mantan polisi, Arturo Lascanas, juga mengaku membunuh bersama Matobato. Pekan lalu, dia mengatakan ada lebih banyak saksi yang bisa mencegahnya "dihilangkan."

Pengacara utama Duterte, Salvador Panelo, mengatakan kliennya itu tidak merasa terancam oleh pengadilan internasional manapun. "Pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Filipina dilakukan oleh sindikat narkotik sendiri," ujarnya. "Presiden tidak berada di belakang kasus ini, begitu juga polisi."

Dalam laporan bulan lalu, Amnesty International menyatakan pembunuhan terkait narkotik ini nampak "sistematis, terencana dan terorganisir" oleh otoritas dan bisa jadi merupakan kejahatan kemanusiaan. Sejumlah laporan Reuters tahun lalu menunjukkan polisi membunuh 97 persen tersangka dalam operasi narkotik. Ini jadi bukti terkuat bahwa petugas sembarangan menembak sasaran penggerebekannya.

Seorang jaksa ICC pada Oktober lalu mengatakan pengadilan bisa menuntut orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Duterte bergeming dan menyebut langkah ICC "tidak berguna." Ketika ditanya apakah siap masuk penjara, Duterte masih berkeras dirinya memperintahkan polisi untuk membunuh jika nyawanya terancam. Dia menegaskan bertanggung jawab atas tindakan keras yang dilakukan aparat. (AFP/Rtr/CNNI/Detikcom/h)