Dari Laut Jadi Daratan, Singapura Siapkan Proyek Reklamasi 800 Hektare

Jakarta (harianSIB.com)

Lebih dari seperempat wilayah Singapura saat ini merupakan hasil reklamasi lahan. Namun angka tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring rencana ekspansi besar-besaran yang disiapkan negara kota ini, meski menghadapi tantangan ketersediaan bahan, biaya tinggi, serta risiko kerusakan lingkungan.

Mengutip data Channel News Asia dan melansir CNBCIndonesia, Sabtu (5/9/2026), Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan rencana strategis dalam Rapat Umum Hari Nasional 2026. Singapura sedang mengkaji penyatuan sejumlah pulau kecil di selatan Pulau Jurong menjadi satu kesatuan wilayah yang lebih luas.

Selain itu, persiapan proyek perlindungan pantai raksasa bernama "Long Island" seluas 800 hektare akan dimulai akhir tahun 2026, proyek jangka panjang berdurasi puluhan tahun.

Baca Juga:

• Impor Sumut Januari–Juni 2026 Naik 11,07 Persen, Didominasi Bahan Baku

Di balik ambisi tersebut, terdapat kendala berat: biaya melonjak tajam, pasokan material penimbun makin terbatas, serta dampak lingkungan yang berpotensi permanen. Profesor Chu Jian (Ketua Teknik Sipil NTU) menjelaskan bahwa sumber material lokal telah habis. "Dahulu bisa mengambil tanah dari bukit, kini terpaksa mengimpor pasir dari luar," ujarnya.

Sebagai alternatif digunakan tanah dasar laut dan sisa galian konstruksi, namun pasir alami tetap paling ideal karena sifatnya stabil. Bahan lain seperti tanah liat laut sulit dikerjakan dan berbiaya perbaikan mahal.

Tantangan makin besar karena lokasi proyek semakin dalam. David Ng dari Lembaga Insinyur Singapura (IES) menyebutkan, satu hektare laut sedalam 10 meter butuh sekitar 100.000 meter kubik material. Untuk proyek Long Island dengan kedalaman rata-rata 20 meter, dibutuhkan minimal 160 juta meter kubik, setara 64.000 kolam renang Olimpiade.

Singapura berinovasi lewat metode polder seperti di Pulau Tekong yang mampu memangkas penggunaan pasir hingga hampir separuhnya, meski biaya pemeliharaan tetap tinggi. Material daur ulang dan pasir buatan belum cukup menjawab karena keterbatasan volume atau biaya energi yang mahal.

Oleh karena itu, proyek kemungkinan besar akan menerapkan sistem polder hibrida: tanggul pelindung dan sistem drainase untuk mengurangi kebutuhan penimbunan secara drastis.

Kementerian Pembangunan Nasional menegaskan akan melakukan kajian teknis dan lingkungan secara mendalam mengingat risiko kerusakan ekosistem laut yang besar. David Ng menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan:

"Harus dieksplorasi metode dan bahan yang lebih ramah lingkungan guna meminimalkan dampak pada ekosistem pesisir dan laut." Singapura terus melangkah memperluas wilayah, namun kini harus berjalan lebih cerdas dan menghormati batas alam yang ada.(*)

Pidato BTS di PBB Jadi Bahan Pelajaran di Korsel, AS, Vietnam dan Singapura

PSI: Tampang Rakyat Kecil Bukan Bahan Tertawaan

Debu Vulkanik Sinabung Diolah Jadi Bahan Bangunan Berbasis Semen

Gedung Putih Kecam Pengiriman Paket Bahan Peledak ke Mantan Presiden AS

90 Persen Industri Farmasi Nasional Masih Pakai Bahan Baku Impor

Pemko Pematangsiantar Sosialisasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Makanan