Puluhan Petani Bersama Masyarakat Adat Unjuk Rasa Soroti Kebijakan Pemkab Taput

Tapanuli Utara (SIB) -Puluhan petani yang mengatasnamakan Serikat Tani Tapanuli Utara (ST. Taput) dan komunitas masyarakat adat berunjukrasa ke Gedung DPRD dan kantor Bupati Taput, Selasa (13/12). Mereka menyoroti kebijakan Pemkab Taput yang tidak mengakui, melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak dasar rakyat di Tapanuli termasuk petani dan masyarakat adat.

Dengan berjalan kaki dan mengenakan ulos, pengunjuk rasa berkumpul di depan Gedung Serbaguna Tarutung, selanjutnya long march menuju Gedung DPRD dan Kantor Bupati Taput untuk menyampaikan aspirasinya.

Kordinator aksi Jasfayer Simanjuntak dan Rokky Pasaribu dalam orasinya menuding Bupati Taput telah membohongi masyarakat. "Pertama kita melihat janji kampanye untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bidang kesehatan belum ditepati," katanya.

Terkait peningkatan pendidikan, katanya, gaji guru honorer masih di bawah rata-rata tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Sedangkan masalah kesehatan, tambahnya, penyaluran BPJS tidak tepat sasaran sedangkan peningkatan lumbung pangan hanya kebohongan belaka. "Petani sampai saat ini masih mengonsumsi raskin atau beras yang tidak layak dari luar karena kekurangan pangan," katanya.

Ia meminta Pemkab Taput berkomitmen menampung aspirasi dan segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Taput.

Ketua DPRD Taput Ottonyer Simanjuntak yang menerima petani mengatakan, aspirasi pengunjuk rasa akan segera ditindaklanjuti. "Kami berkomitmen akan menindaklanjuti tuntutan ST Taput dan pada Januari 2017, kami akan undang perwakilan bapak ibu untuk menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Sementara Sekda Taput Edward Tampubolon didampingi beberapa SKPD menegaskan, pihaknya akan menanggapi setiap tuntutan masyarakat. "Semuanya harus ada prosedur, jadi tidak segampang itu. Ke depan kita akan duduk bersama untuk membahasnya," pungkasnya. (E02/E03/q)