Jaksa Disebut Tetap Berwenang Memonitor Penggunaan Dana Desa di Simalungun

Simalungun (SIB)

Kejaksaan yang memiliki program "Jaga Desa" tetap berwenang memonitor pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa, termasuk dalam hal ini di Kabupaten Simalungun yang total anggarannya ratusan miliar rupiah untuk seluruh desa.

Hal itu disebutkan Kajari Simalungun Irfan Hergianto SHMH, melalui Kasi Intelijen Edison Sumitro Situmorang SH secara tegas saat diwawancarai wartawan, di ruang kerjanya Kamis (11/1).

Menurutnya, biarpun TP4D sudah dibubarkan pemerintah, bukan berarti jaksa tidak berwenang mengawasi penggunaan Dana Desa. Pasalnya, jaksa telah ditugaskan selaku petugas "Jaga Desa" dan setiap pangulu wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa kepada jaksa.

“Khusus pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, jaksa secara otomatis akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD,” katanya.

Berbeda dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebut Edison, jaksa akan turun melakukan pendampingan hukum jika pangulu (kepala desa) membuat surat permohonan untuk didampingi.

Dia mengungkapkan, di tahun 2023 pihaknya telah melakukan pendampingan hukum dalam rangka menyosialisasikan penggunaan ADD, terhadap sedikitnya seratusan pangulu nagori atau kepala desa.

Menurut Edison, pendampingan hukum dilakukan berdasarkan surat permohonan yang dilayangkan para pangulu kepada Kejari Simalungun. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Simalungun ada 386 nagori (desa).

Ia membenarkan, setiap pangulu ada memberikan jasa (honor) kepada tutor (pembicara) dari pihak kejaksaan sebesar Rp 900 ribu. "Jadi tidak benar honor jaksa pendamping jutaan rupiah," ucap Edison. (**)