Efisiensi Anggaran, Pemkab Taput Tetap Alokasikan Anggaran Berlangganan Koran

Taput(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) memastikan tetap mengalokasikan anggaran untuk berlangganan koran sebagai bagian dari upaya penyebarluasan informasi dan mendukung program pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, saat dihubungi SIB News Network (SNN), Sabtu (8/3/2025).

Pernyataan tersebut merespons hasil rapat evaluasi anggaran dan kinerja perangkat daerah yang digelar di Aula Martua, Kantor Bupati.

"Kami memastikan di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Taput dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap mengalokasikan dana untuk layanan informasi publik, termasuk anggaran berlangganan koran," ujar JTP, yang juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara.

Sebelumnya, Pemkab Taput dan seluruh OPD sempat menghentikan langganan koran akibat refocusing anggaran selama pandemi Covid-19. Namun, kini kebijakan tersebut kembali dipertimbangkan guna mendukung transparansi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Dalam rapat evaluasi yang berlangsung di Aula Martua, Jumat (7/3/2025), JTP bersama Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, menegaskan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Kita harus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif. Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi juga memastikan penggunaannya tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan," ujar JTP, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolres Taput.

Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas dalam pengambilan keputusan melalui rapat. JTP menginstruksikan agar durasi rapat dikurangi dan tidak melebihi dua jam.

"Kita harus lebih efisien dalam rapat. Maksimal dua jam dengan pembahasan yang fokus dan langsung ke inti permasalahan. Dengan cara ini, keputusan dapat diambil lebih cepat dan segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Sementara itu, Deni menyoroti evaluasi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah agar lebih tepat sasaran serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus memastikan anggaran bansos dan hibah digunakan sesuai peruntukannya, transparan, dan tidak disalahgunakan," ujarnya.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan dan berorientasi pada hasil.

JTP berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan yang diberikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara. (*)