Dinas Kesehatan Sumut: Fokus Kami Cegah HIV, Bukan Intervensi

Medan(harianSIB.com)
Dinas Kesehatan Provinsi Sumut menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi orientasi atau perilaku seksual masyarakat, termasuk komunitas LGBT.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sumut, Novita Saragih menanggapi isu meningkatnya jumlah laki-laki yang menyatakan diri sebagai bagian dari komunitas LGBT.

"Fokus kami adalah mencegah penderita HIV agar tidak berkembang menjadi AIDS dan mencegah penularan ke orang lain. Bukan untuk mencampuri aktivitas seksual seseorang," ujar Novita di Medan, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, jika layanan kesehatan bersikap menghakimi atau mencoba mengintervensi perilaku seksual individu, maka akan menyulitkan dalam menjangkau kelompok berisiko untuk mendapatkan layanan skrining dan pengobatan HIV.

"Kalau mereka merasa terstigma, mereka akan enggan datang ke layanan. Ini berbahaya karena bisa memperbanyak kasus HIV yang tersembunyi dan tak terdeteksi," tambahnya.

Novita menjelaskan bahwa data yang dimiliki Dinas Kesehatan terkait laki-laki yang melakukan hubungan sesama jenis (LSL) hanya berdasarkan laporan dari layanan tes HIV, bukan jumlah keseluruhan populasi LGBT di Sumut.

"Jadi bukan berarti kami membiarkan atau melegalkan LGBT. Kami hanya mencatat jumlah LSL yang melakukan pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan. Tahun 2024 tercatat sebanyak 17.670," tegasnya.

Dinkes Sumut juga aktif melakukan upaya edukasi dan pencegahan HIV melalui program ABCDE, yaitu A (Abstinent): Tidak berhubungan seksual sebelum menikah. B (Be faithful): Setia pada pasangan sah

C (Check): Melakukan tes HIV jika merasa berisiko. D (Don't use drugs): Tidak menggunakan narkoba suntik. E (Education): Edukasi dan kewaspadaan terhadap penggunaan alat tajam.

Dinkes Sumut juga sudah bekerjasama dengan lintas sektor dan lintas program seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta tokoh agama agar edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi bisa diterima masyarakat secara luas.

Dinkes Sumut juga menegaskan tetap menjamin akses pelayanan kesehatan yang setara bagi semua kelompok, termasuk komunitas LGBT, tanpa diskriminasi.

"Kami tidak tinggal diam, tapi kami bekerja dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Pencegahan HIV tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinkes, butuh peran aktif dari lintas sektor, komunitas, dan keluarga," pungkas Novita. (*)