Konsesi PT TPL di Taput Tidak Jelas, Ini Penjelasan Wabup

Oleh karenanya dia berharap Kementerian menjadikan penguatan masyarakat hukum adat, khususnya yang bersinggungan dengan PT TPL, sebagai prioritas nasional agar konflik berkepanjangan dapat dihindari.

Diinformasikan, Pemkab Taput telah melakukan berbagai langkah, mulai dari mediasi bersama Forkopimda, rapat dengar pendapat di DPRD, membentuk pansus khusus hingga menyurati Ombudsman RI untuk mendorong Kementerian Lingkungan Hidup segera menetapkan tapal batas resmi.

Di bagian lain, Ephorus HKBP, Pdt Viktor Tinambunan MST, dalam sambutannya menyerukan agar PT TPL ditutup karena warga HKBP bertanggungjawab merawat alam dan menentang segala usaha perusakan alam.

"Tanah bukan hanya komoditas tapi bagian dari rantai kehidupan bersama. Inilah doktrin HKBP yang beranggotakan sekitar 7 juta jiwa," tegasnya.

Kemudian, dari 10 ancaman global urutan 1 adalah climate change (perubahan iklim) yang menimbulkan kerusakan alam Tapanuli Raya yang berdampak secara global.

Setelah itu, HKBP menduga PT TPL telah melakukan pelanggaran HAM manusia dan hak makhluk karena pihaknya sudah bertemu langsung dan mendengar korban di beberapa tempat dan sudah bertemu dengan pimpinan-pimpinan gereja dan pendamping masyarakat.

Bahkan, katanya, sudah mendengar dari Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut ekaliptus merusak tanah dan TPL sudah saatnya Tutup serta mengikuti pemberitaan media konvensional, website dan media sosial serta membaca buku hasil studi "Jeritan Bona Pasogit".

Surat Pertama Belum Dijawab, Pedagang Pasar Inpres Titikuning Surati Lagi Ombudsman RI

Pabrik PT TPL Terbakar, Masyarakat Parmaksian dan Porsea Tobasa Panik

Jalan Menuju PT TPL Kupak-Kapik, Diduga Disebabkan Truk Overtonase

Warga Pondok Bulu Simalungun Mengadu ke Ombudsman RI

Cawapres Ma ruf Amin Dijadwalkan Bertemu Ephorus HKBP

#2019PrabowoPresiden Resmi Terdaftar di Kemenkumham