70 Miliar Realisasi Pinjaman PEN Tidak Ada Biayai Proyek Gedung Baru Kantor Bupati Tapteng

Sibolga(harianSIB.com)

Sebanyak Rp 70 miliar realisasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa kepemimpinan Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Bupati Tapanuli Tengah periode 2017-2022 tidak ada membiayai proyek pembangunan gedung baru Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) di Pandan.

Hal ini berdasarkan uraian realisasi pembiayaan pinjaman PEN di akun media sosial facebook (FB) Bakhtiar Ahmad Sibarani yang mengungkapkan bahwa, Pemkab Tapanuli Tengah menerima pinjaman PEN Rp69.243.515.000, dan seluruhnya dimanfaatkan Pemkab Tapteng untuk kepentingan masyarakat.

Seperti, pekerjaan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang bertujuan untuk mempercepat aksesibilitas dan distribusi hasil bumi, pertanian, perkebunan dan barang masyarakat lebih efektif dan efisien seperti Peningkatan Jalan Ruas Pasar Kamis - SP II Kec. Sirandorung sepanjang 1.684 m dengan kontrak senilai Rp3.961.540.000,

Peningkatan Jalan Ruas Lobutua - Sitiris tiris Kec. Andam Dewi sepanjang 1.258 m dengan kontrak senilai Rp3.962.200.000, Peningkatan Jalan Ruas Manduamas Lama - Urug Baru Kec. Manduamas sepanjang 800m dengan kontrak senilai Rp1.978.240.000.

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Terima Kunjungan Yayasan Konservasi Indonesia

Peningkatan Jalan FL. Tobing – Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan sepanjang 2.050m dengan kontrak senilai Rp21.636.780.000, Peningkatan Jalan Keliling Perkotaan Barus Kec. Barus sepanjang 980m dengan kontrak senilai Rp12.953.930.000, Peningkatan Jalan Ruas Hutabalang – Kampung Sebelah Kec. Badiri sepanjang 2.482m dengan kontrak senilai Rp2.970.660.000, Peningkatan Jalan Ruas Sigotom - Onan Tukka Kec. Tukka sepanjang 2.516m dengan kontrak senilai Rp3.958.680.000.

Peningkatan Jalan Ruas Sogar – Silambang Kec. Andam Dewi sepanjang 975m dengan kontrak senilai Rp2.968.460.000, Peningkatan Jalan Ruas Sibuluan III – Sipan Kec. Sarudik sepanjang 1.250m dengan kontrak senilai Rp1.980.330.000, Peningkatan Jalan Ruas BKKBN – Pondok Batu Kec. Sarudik sepanjang 1.473m dengan kontrak senilai Rp1.980.660.000, Peningkatan Jalan Ruas Keliling Batu Harimo Kec. Pandan sepanjang 1.495m dengan kontrak senilai Rp1.980.440.000.

Peningkatan Jalan Keliling Sorkam Kanan Kec. Sorkam Barat sepanjang 1.117m dengan kontrak senilai Rp1.978.130.000, Peningkatan Jalan Ruas Raso – Partodungan Kec. Kolang sepanjang 780m dengan kontrak senilai Rp1.979.560.000, Normalisasi Sungai dan Pembuatan Tanggul di Kelurahan Padang Masiang Kec. Barus sepanjang 2.715m dan bronjong 68m dengan kontrak senilai Rp4.953.905.000.

Pinjaman PEN merupakan program dari pemerintah pusat berupa pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 berikut perubahannya, disalurkan oleh pemerintah pusat melalui lembaga Keuangan dibawah naungan Kementerian Keuangan RI yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Bakhtiar dalam aku FB tersebut mengatakan, ingin menjelaskan kepada masyarakat Tapanuli Tengah terkait informasi yang tidak berimbang dan menjurus fitnah soal Pinjaman PEN di masa kepemimpinannya.

Terpisah, sejak pengerjaan proyek gedung baru Kantor Bupati Tapteng terkesan berhenti dan TA 2025 ini tidak lagi dilanjutkan beredar informasi di kalangan masyarakat diduga pinjaman dana PEN ikut mengalir membiayai kegiatan proyek.

Proyek yang hingga saat ini belum juga selesai, konon sudah menelan biaya hingga Rp80 miliar bersumber APBD Tapteng tahun jamak dengan rincian TA 2020 Rp 29,2 miliar untuk membangun pondasi dan struktur bangunan sampai dengan lantai III, TA 2021 Rp 31,37 miliar untuk pengerjaan struktur lantai IV-V, atap, baja, dan jendela.

TA 2022 Rp 9,34 miliar untuk pengerjaan lantai sampai tuntas, kamar mandi, plafon, dan AC untuk lantai I dan TA 2023 Rp 9,5 miliar untuk menyelesaikan lantai V yang berisikan dua aula dan satu ruang rapat. (*)

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Dokumen Tidak Dibagikan, Penetapan KUA-PPAS APBD Nisut 2019 ‟Gagal‟

Terlibat Dugaan Penipuan Proyek, Mantan Bupati Tapteng Diadili

Bupati Simalungun Sampaikan Nota Keuangan R APBD TA 2019, Pendapatan Rp 2,3 T Lebih

R APBD TA 2019 Pemkab Sergai Ditargetkan Sebesar Rp1,57 T Lebih