Ini Tanggapan Warga Pasca Kericuhan di Kantor DPRD Tapteng

Tapteng (harianSIB.com)

Kericuhan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) memantik reaksi keras dari masyarakat luas.

Salah satu warga Desa Sipan Tapteng Mansur Situmeang menegaskan bahwa rakyat tidak ingin dijadikan kambing hitam atas insiden yang terjadi antara anggota DPRD dengan Sekretaris Dewan (Sekwan), Kamis (2/4) lalu.

Dia menilai, keributan tersebut di atas lalu mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat dianggap tidak tepat karena rakyat justru dibuat bingung dengan kericuhan yang timbul di kantor DPRD Tapteng.

"Kalian kalau mau ribut-ribut saja, jangan bawa-bawa nama rakyat. Ya, saya nggak ngerti apa permasalahan kalian. Sikit-sikit rakyat, sikit-sikit rakyat, atas nama rakyat, demi rakyat. Rakyat kan bagus cari makan sendiri koq di luar sana, kami mencari biar ada makan kami," ucapnya kepada harianSIB.com, Sabtu(4/4).

Baca Juga:

• Banjir Rendam Hutanabolon, Warga Dievakuasi Malam Hari

Dia mengatakan bahwa rakyat sudah cukup pusing memikirkan nasib pascabencana, apalagi harus diseret-seret ke dalam masalah internal hingga disebut-sebut nyaris adu jotos yang sebenarnya tidak mereka mengerti.

"Sementara rakyat tidak tahu apa permasalahan mereka dengan sekwannya, kita kesal selalu mereka sebut nama rakyat," lanjutnya.

Menurut pria yang bekerja sebagai kuli ini, anggota DPRD hanya mencari alibi dengan mengatasnamakan rakyat menjadi senjata para DPRD supaya selalu dianggap pahlawan oleh rakyat.

Bahkan, lanjutnya, kinerja mereka saat bencana juga dinilai nol besar, saat bencana datang mereka menghilang. Lalu setelah masa pemulihan bencana barulah mulai menampakkan diri satu persatu.

"Kinerjanya mereka hanya mereka lah yang tau apa yang sudah mereka kerjakan untuk rakyat dan saya duga mereka tidak ada kontribusi untuk rakyatnya. Mereka hanya butuh suara rakyat," tegasnya.

Dia mengaku, kini rakyat apatis menaruh harapan untuk sejatinya kepentingan rakyat. Bahwa persoalan yang terjadi dinilai hanyalah urusan kekuasaan dan kepentingan pribadi atau golongan, sama sekali tidak benar-benar menyentuh sisi kesejahteraan masyarakat.

"Tidak ada ibu, terserah mereka lah apa tugas mereka, kalau diberikan rakyat tugas pada mereka pasti jawaban mereka iya kita akan coba rapatkan, kita akan coba konsultasi, kita akan perbaiki, pasti itu jawabannya," sebutnya.

Harapannya, ke depan DPRD membuat satu pembahasan berpihak kepada rakyat demi memajukan perekonomian masyarakat apalagi mengingat ekonomi melemah pascabencana bukan justru memunculkan masalah baru yang meresahkan.

"Coba DPRD sesekali bilang pada rakyat, kita akan bantu kredit usaha rakyat, kan enak didengar sama rakyat yang telah pilih mereka," pungkas Mansur. (**)

Trafo Listrik Rusak, Kilang Padi Tani Jaya di Perbaungan Rugi Puluhan Juta Rupiah

Ciptakan Rasa Aman, Tim Patroli Presisi Polres Tanjungbalai Sisir Lokasi Rawan Kejahatan Malam

Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PLN Sumut Siagakan 3.121 Personel

Cegah Kejahatan Premanisme, Tim PCR Polres Tanjungbalai Lakukan Patroli

Duka di Gandu: Kobaran Api Sumur Minyak Rakyat di Blora Tewaskan 3 Orang, Puluhan Keluarga Mengungsi

Banjir Rendam 1.600 Rumah Warga di Kabupaten Blora