PT Barapala Buka Suara soal Deklarasi Warga dan Polemik Legalitas Lahan

Menurutnya, pasca putusan tersebut telah ada kesepakatan damai antara perusahaan dan masyarakat yang hingga kini disebut masih berlaku.

"Dinyatakan dalam kesepakatan itu hubungan perjanjian antara perusahaan dengan warga tetap sah dan berlaku. Walau sempat ada persoalan wanprestasi, namun setelah adanya kompensasi hubungan itu tetap berjalan," jelasnya.

Namun saat ditanya mengenai keberadaan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP) aktif pada areal yang menjadi polemik, pihak humas tidak memberikan penjelasan rinci dan menyebut hal tersebut merupakan kewenangan manajemen perusahaan.

"Soal itu manajemen yang lebih berwenang dan mengetahui," ujarnya.

Baca Juga:

• Pdt Penrad Siagian Bongkar Karut-marut Tata Ruang dan Konflik Agraria, Ribuan Desa Terjebak Masuk Kawasan Hutan

Hal serupa juga disampaikannya terkait kesiapan perusahaan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Padang Lawas yang tengah didorong kuasa hukum warga.

"Itu kewenangan manajemen," tambahnya.

Pdt Penrad Siagian Bongkar Karut-marut Tata Ruang dan Konflik Agraria, Ribuan Desa Terjebak Masuk Kawasan Hutan

Polresta Deliserdang Serahkan Al-Qur’an di Desa Terduga Pengedar Ditangkap

Propam Tapteng Tindak Oknum Personel Terlibat Narkoba

Empat Terdakwa Kasus Lahan PTPN Dituntut Masing-Masing 1,5 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Empat Terdakwa Kasus HGU PTPN, Penasihat Hukum Bantah Ada Pelanggaran

GAMKI Batubara Apresiasi Ketegasan Satresnarkoba Berantas Narkoba