Mahasiswa Geruduk Kejaksaan, DPRD dan Kantor Wali Kota, Desak Usut Dugaan Pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19

Dalam kesempatan itu, Kennedy mendesak DPRD menggunakan hak angket hingga mendorong pemakzulan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi serta meminta DPRD mengusut secara tuntas pembelian eks Rumah Singgah Covid-19.

Ia juga menyoroti status lahan yang disebut berjenis Hak Guna Bangunan (HGB), bukan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menurut aliansi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah dengan status HGB secara hukum bukan merupakan hak kepemilikan mutlak. Karena itu, mereka meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terkait proses dan mekanisme pembelian aset tersebut.

Mereka juga mendesak DPRD menindaklanjuti hasil Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan mark up atau penggelembungan harga pembelian eks Rumah Singgah Covid-19. Dalam tuntutan yang dibacakan, aliansi menilai pembelian aset senilai Rp14,5 miliar tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Massa menilai persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga menyentuh capaian program pembangunan yang dianggap belum terealisasi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar Charles Siregar menyampaikan DPRD akan menjadwalkan pembahasan lanjutan bersama pihak terkait.

"Kami akan menjadwalkan pembahasan bersama DPRD pada 20 Mei 2026 mendatang dan akan mengundang perwakilan mahasiswa serta Aliansi Majelis Rakyat Berdaulat," kata Charles.

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori