Jaga Marwah Minta APH Perketat Pengawasan Dana Desa di Pedalaman Simalungun

Simalungun(harianSIB.com)

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba, meminta aparat penegak hukum (APH) mengintensifkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dikelola para kepala desa atau pangulu di Kabupaten Simalungun.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang menyeret kepala desa, termasuk yang juga menjabat sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag).

"Kalau dilihat melalui berbagai pemberitaan maupun pencarian di internet, sepanjang tahun 2026 sudah banyak kepala desa yang sekaligus memimpin BUMNag tersangkut kasus dugaan penyelewengan dana desa yang bersumber dari pemerintah," kata Edison, Selasa (7/7/2026), sebagaimana siaran pers yang diterima harianSIB.com.

Menurut Edison, letak sejumlah nagori yang jauh dari ibu kota Kabupaten Simalungun kerap menjadi celah bagi oknum kepala desa untuk melakukan penyimpangan anggaran. Kondisi tersebut dinilai membuat mereka merasa lebih leluasa karena jauh dari jangkauan pengawasan aparat.

Baca Juga:

• Indonesia Jadi Negara Ketiga Peluncuran Camalus, Bayer Bidik Produktivitas Petani Hortikultura

Padahal, lanjutnya, dana desa seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Edison mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini menerima informasi dari sejumlah warga terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di Nagori Sihalpe, Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun.

"Kami menerima informasi adanya dugaan penyelewengan dana desa dalam pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di Nagori Sihalpe. Lokasinya berada di kawasan tepi Danau Toba dengan akses yang masih terbatas. Warga mempertanyakan kualitas bangunan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan," ujarnya.

Ia menambahkan, Jaga Marwah dalam waktu dekat akan menjadwalkan kunjungan ke nagori tersebut untuk menindaklanjuti informasi yang diterima.

Sebagai organisasi yang fokus mengawal pemberantasan korupsi, Jaga Marwah menilai penting untuk terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah agar benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Edison menegaskan identitas pemberi informasi masih dirahasiakan demi keamanan. Menurutnya, laporan yang diterima umumnya berasal dari warga yang mengetahui secara langsung adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

"Nantinya Kepala Nagori Sihalpe tentu memiliki kesempatan memberikan klarifikasi beserta bukti-bukti penggunaan anggaran dan pembiayaan pembangunan yang dimaksud," katanya. (*)

Indonesia Jadi Negara Ketiga Peluncuran Camalus, Bayer Bidik Produktivitas Petani Hortikultura

Warga: Pengembangan Wisata Danau Toba Harus Melibatkan Masyarakat Pesisir

Bupati Lepas Utusan Kwarcab Gerakan Pramuka Simalungun Ikuti Jamdasu

Petugas Sensus Ekonomi di Haranggaol Minta Warga Beri Data Jujur Kepada Petugas

Masyarakat Pertanyakan Legalitas Jaringan Internet Indihome di Saribudolok

Sempat Dilaporkan Hilang, Hermin Boru Silalahi Ditemukan Tewas di Simalungun