Medan (SIB)- Dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di seluruh lembaga Diklat pemerintahan, khususnya di Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provsu, maka Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN - RI) melakukan proses reakreditasi. Reakreditasi itu ditujukan pada penyelenggaraan Diklatpim Tk IV dan Diklatpim Tk III di BPSDM Provsu.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Asesor Dr Basseng MEd kepada wartawan, usai melakukan pemaparan tentang cara proses reakreditasi kepada Kepala BPSDM Provsu Ir Bonar Sirait MSi dan jajarannya di Aula BPSDM Provsu Jalan Ngalengko Medan, Jumat (5/10). Turut hadir tim asesor lainnya, antara lain : Erna Noviyanti SSos MSi, Ir Euis Nurmalia MSi, Sekretaris Rudi Mastofani SKom dan Ratno Budihartono SKom.
Dia mengatakan, sudah menjadi tugas LAN RI untuk mengakreditasi lembaga-lembaga pelatihan di daerah, termasuk di Sumut. "Sebenarnya BPSDM Provsu ini dulu sudah terakreditasi dengan kategori C. Tapi masa berlaku akreditasi itu sudah berakhir tahun 2018 ini. Makanya kami turun untuk melakukan akreditasi lagi," katanya.
Menurut dia, bagi BPSDM Provsu proses reakreditasi ini bukan hal baru. Namun dengan pengalaman di masa lalu, diharapkan bisa meningkatkan akreditasinya dalam penyelenggaraan pelatihannya. "Posisi kami saat ini masih verifikasi, sehingga belum bisa menyampaikan hasil akhirnya. Nanti hasil akhirnya itu disidangkan di Jakarta. Tentu setelah mendapatkan data-data penambahan dari BPSDM Provsu," katanya.
Dia mengharapkan, dengan pembangunan fisik yang dilakukan BPSDM Provsu saat ini, akreditasinya bisa meningkat dari C ke B, bahkan ke A. "Alangkah ironinya kalau tidak ada peningkatan hanya bertahan di kategori C. Mudah-mudahan hasil verifikasi kita hari ini, bisa menunjukkan bukti-bukti atau data-data, bahwa kualitas penyelenggaraan pelatihan di BPSDM Provsu semakin meningkat," katanya.
Menurut dia, sebagai lembaga instansi negara yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka sistemnya itu mereka gunakan online. "Sejak bulan lalu, teman-teman di BPSDM Provsu ini sudah menyampaikan data-data penyelenggaraan pelatihan, atau semacam rekam jejak. Kami akan melakukan verifikasi data yang sudah diaplot yang sudah diberikan pada kami, dan kami dua hari di BPSDM Provsu ini. Jadi data itu sifatnya masih di atas kertas, makanya untuk membuktikannya di lapangan tim kami turun ke BPSDM Provsu," paparnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan wawancara kepada para alumni BPSDM Provsu, para pengajar dan semua stakeholdernya. "Ini untuk menaikkan kriteria akreditasi BPSDM Provsu dari C ke B dan A, itu tergantung daripada kualitas penyelenggaraan Pemprovsu sendiri, khususnya BPSDM Provsu. Untuk kategori C usia verifikasi ulangnya dua tahun, kategori B tiga tahun, dan kategori A selama lima tahun. Jadi kita dulu memberikan akreditasi kategori C kepada BPSDM Provsu tahun 2016, dan 2018 ini kita turun lagi untuk melakukan verifikasi, dan verifikasi ini tidak boleh ada jedanya. Supaya penyelenggaraan Diklat tahun 2019 sudah sesuai dengan aturan," katanya.
Menurut dia, sarana dan prasarana berupa gedung merupakan salah satu unsur penting untuk penilaian kategori akreditasi C, B dan A dalam rangka pemberian pelatihan. "Pembangunan fisik yang dilakukan BPSDM Provsu saat ini merupakan pertimbangan bagi kami, dibandingkan sebelumnya. Artinya Pemprovsu memiliki komitmen untuk penyelenggaraan pelatihan bagi aparat sipil negara (ASN) yang berkualitas. Walaupun gedungnya sedang dalam tahap pembangunan, tapi komitmen itu sudah bisa diberikan penilaian," katanya.
Apalagi, kata dia, tahun 2019 akan ada dianggarkan untuk pembangunan gedung tahap berikutnya. "Itu nanti akan kita lihat diverifikasi data, apakah ada usulannya. Bagaimana persetujuan DPRD-nya, kalau misalnya tidak dianggarkan tahun depan, maka akreditasi ini tentu akan memberikan penilaian tersendiri lagi nanti bagi kita. Artinya kita melihat, bahwa komitmennya sepotong-sepotong. Mudah-mudahan Pak Gubernur dan DPRD Provinsi Sumut bisa memberikan komitmennya dengan cara menyetujui anggarannya, sampai pembangunan gedung BPSDM Provsu ini tuntas. Sehingga bisa digunakan tahun 2019," katanya.
Dia juga mengatakan, tahun 2019 merupakan tahun yang krusial. Karena ada sekitar 28 ribu ASN di Provinsi Sumut yang harus dilatih. "Jadi tidak semua daerah memiliki lembaga pelatihan, dan sudah tanggungjawab provinsi untuk menyediakan pelatihan kepada ASN atau calon ASN di kabupaten/kota. Ini adalah program nasional dan semua lembaga Diklat harus memiliki akreditasi, demikian juga ASN harus mengikuti lembaga pelatihan di tempat yang sudah terakreditasi," ujarnya.
Sementara Bonar Sirait mengatakan, dengan adanya reakreditasi yang dilakukan LAN RI, ini adalah suatu hal yang baik bagi BPSDM Provsu. Sehingga BPSDM Provsu bisa membenahi mana yang kurang untuk mendapatkan kategori akreditasi yang lebih baik lagi, seperti kategori B dan A.
Kemudian, kata dia, BPSDM Provsu akan melakukan pembenahan semua fasilitas untuk pelatihan ASN sesuai yang diatur LAN RI. "Apalagi BPSDM Provsu telah melakukan perubahan di bidang gedung dan lainnya, sebab sarana prasarana ini sangat menentukan untuk keberlangsungan penyelenggaraan Diklat itu dengan baik dan profesional. Sehingga ASN yang mengikuti pelatihan di BPSDM Provsu bisa nyaman," ujarnya.
Dia mengatakan, Sumut miliki ASN sekitar 28 ribu lebih, itu sudah termasuk para guru SMA dan SMK. "Mereka ini masih banyak yang belum mengikuti Diklat kepemimpinan. Karena itu dengan sarana prasarana yang kita benahi saat ini, ke depan kita sudah bisa menyelenggarakan Diklat yang lebih besar lagi," ujarnya. (A11/f)
