Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 07 Mei 2026

Fraksi Nasdem Akan Perjuangkan Perjuangan Warga Medan Bisa Berobat Gratis 2021

Redaksi - Minggu, 19 Januari 2020 11:18 WIB
506 view
Fraksi Nasdem Akan Perjuangkan Perjuangan Warga Medan Bisa Berobat Gratis 2021
Foto: SIB/Dok
Antonius Dapolis Tumanggor
Medan (SIB)
Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan akan perjuangkan persoalan BPJS Kesehatan Pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD. Sehingga warga Kota Medan bisa berobat gratis. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan Afif Abdillah didampingi Antonius Dapolis Tumanggor usai rapat membahas hasil reses, Sabtu (18/1) di Medan. "Pasalnya, BPJS PBI yang diklaim untuk warga kurang mampu selalu menimbulkan permasalahan, pihak terkait dituding tidak benar melakukan pendataan masyarakat miskin. Karena di lapangan, banyak warga kurang mampu tidak tercover sehingga menimbulkan reaksi keras dari masyarakat," ujarnya.

"Ditambahkannya persoalan BPJS PBI muncul ketika reses, serta masalah jalan berlobang dan parit tumpat. Untuk itu, Fraksi Nasdem ingin persoalan di Medan tuntas satu persatu, kami sepakat memulainya dari BPJS PBI. Tahun 2021, seluruh masyarakat yang ber KTP Medan boleh jadi peserta BPJS PBI alias gratis, tanpa memandang status, tapi rawat inapnya di kelas 3," ujar putra mantan Wali Kota Medan Drs H Abdillah Ak MBA ini. Fraksi yakin APBD Medan sanggup untuk membiayainya.

Karena beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkannya, lagi pula masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Karena kesehatan harus menjadi perhatian, sekaya apapun orang bisa bangkrut karena kesehatan, apalagi yang miskin.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Antonius Dapolis Tumanggor menambahkan, BPJS PBI untuk seluruh masyarakat ber KTP Medan ini sudah diperjuangkan anggota dewan periode sebelumnya. Tapi kandas di tengah jalan karena Pemko Medan sebagai pengguna anggaran tidak melaksanakannya, meski anggarannya sudah ada.

"Nasdem tidak ingin program ini ditunda lagi, di pembahasan APBD 2021 usulan ini harus ditampung. Kami tidak mau ada lagi mendengar Pemko berdalih macam-macam, untuk kesejahteraan masyarakat kami all out memperjuangkannya, potensi retribusi dan pajak di Medan luar biasa, sehingga tidak ada alasan anggaran tidak cukup. Kami yakin seyakin-yakinnya duit Pemko cukup untuk membiayainya, program ini harus "gol", Nasdem akan membuat yang terbaik untuk rakyat," tegasnya.

"Jika BPJS Kesehatan PBI sudah dimasukkan APBD, warga Medan sudah bisa berobat di puskesmas atau rumah sakit rujukan BPJS cukup dengan menunjukkan KTP. Karena data seluruh warga Medan harus sudah terakses sampai ke BPJS Kesehatan, sehingga tidak ada alasan bagi rumah sakit rujukan menolak warga Medan untuk berobat," tambahnya.

Selain BPJS, Fraksi Nasdem tidak ingin ada lagi polemik di tengah masyarakat terkait program kesra dari pemerintah pusat yakni Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai pengganti raskin.Walaupun jumlah warga miskin masih mengacu data BPJS tahun 2015, tapi dinas sosial harus memiliki data akurat bekerjasama dengan kepling sebagai rujukan penerima PKH yang sesungguhnya untuk diajukan ke Kementerian Sosial RI.

Untuk PKH, Anton Tumanggor mengatakan, Nasdem setuju penerimanya bagi warga yang benar-benar miskin lewat survey yang seakurat mungkin. Jagan ada kolusi antara lurah, kepling untuk meloloskan keluarga tertentu masuk daftar PKH padahal ekonomi keluarga tersebut cukup. Selanjutnya, pihak dinas dan perangkat pemko mengevaluasi penerima PKH di tahun berikutnya, kalau ada keluarga yang sudah membaik perekonomiannya, harus dicoret dan diganti dengan keluarga miskin lainnya.

"Banyak warga yang benar-benar miskin menjadi daftar tunggu penerima PKH, karena yang diakomodir Kemenerian Sosial terbatas. Kami berharap kepada keluarga penerima PKH, kalau ekonominya sudah pulih, serahkanlah kepada orang yang sangat membutuhkan. Kepling juga harus tegas, jangan karena saudaranya setiap tahun menerima PKH padahal punya sepeda motor dan ponsel android," tuturnya. (M10/d)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru