Ketua Gapeknas Sumut Minta Audit Progres dan Mutu Proyek Rp2,7 T Dicermati Ketat APH

Medan (harianSIB.com)

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Sumut, Ir Junjungan Pasaribu meminta, aparat penegak hukum (APH) mencermati ketat audit progres dan mutu proyek pembangunan jalan dan jembatan berbiaya Rp2,7 triliun di Sumut yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor independen.

Audit dilakukan menyusul telah berakhirnya pekerjaan di lapangan sesuai kesepakatan bersama antara PT Wika, PT SMJ dan PT Pijar Utama dengan Dinas PUPR Sumut yang difasilitasi Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta.

"Bila pada hasil audit itu nanti ada ditemukan pelanggaran hukum, maka yang terbukti melakukan pelanggaran harus diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, siapapun dia," tegas Junjungan Pasaribu saat ditemui harianSIB.com, di Medan, Selasa (7/5/2024).

Kemudian, lanjutnya, Pemprov Sumut Cq Dinas PUPR Sumut supaya melanjutkan pekerjaan proyek multiyears itu. Sesuai harapan masyarakat dengan mekanisme yang baru, yakni melakukan tender ulang sesuai lokasi proyek yang akan dikerjakan agar kontraktor daerah berkesempatan mendapat pekerjaan.

"Bila tender proyek yang belum dikerjakan itu, misalnya dibuat per daerah lokasi proyek dengan nilai maksimal Rp15 miliar per tender, perusahaan kontraktor daerah ini kan sudah bisa banyak dapat proyek," katanya.