Terkait Unjuk Rasa di Kejari Pematangsiantar Anggota DPR Komisi III Mangihut Sinaga : Perlu Diperiksa

Medan(harianSIB.com)
Anggota DPR RI Komisi III Mangihut Sinaga SH MH menyoroti peristiwa aksi unjuk rasa yang terjadi di Kejari Pematangsiantar, Kamis (21/8/2025).

Mangihut meminta Kajati Sumut perlu
melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan, terkait soroton pengunjuk rasa yang menduga ada oknum jaksa mengintervensi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

"Saya menyorot peristiwa unjuk rasa di Kejari Pematangsiantar itu, dan minta Kajati Sumut menuntaskannya dengan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan", ungkap Mangihut Sinaga seusai kunjungan kerja di Mapolda, Jumat (22/8/2025).

Menurut Mangihut Sinaga, apabila dari hasil pemeriksaan pengawasan di Kejati Sumut terbukti ada penyimpangan, supaya ditindak.

Diberitakan media, Kamis (21/8/2025), puluhan massa Gerakan Peduli Adhyaksa menggelar unjuk rasa di Kejari Pematangsiantar, meminta oknum pejabat kejaksaan yang diduga mengintervensi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Pematangsiantar supaya ditindak.
Akan tetapi terkait aksi unjuk rasa tersebut pihak Kejari Pematangsiantar dengan tegas telah membantah isu intervensi tender proyek.

Kajari Kota Pematangsiantar Erwin
Purba menegaskan, tidak ada intervensi oknum pejabat kejaksaan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

Namun menurut Mangihut Sinaga yang sebelumnya pernah Inspektur pada JAM Pengawasan Kejagung ini, meskipun ada bantahan atas tudingan dalam aksi unjuk rasa tersebut, pihak Kejati Sumut bidang pengawasan perlu melakukan pemeriksaan.

"Harus dituntaskan melalui pemeriksaan dalam rangka pengawasan oleh Kejati Sumut", ucap Mangihut Sinaga, yang mengaku setelah Kunker di Mapolda Sumut, ia bersama rombongan langsung menuju Bandara KNIA dan balik ke Jakarta.

Tim Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja itu diketuai Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Kunjungan kerja Tim Komisi III DPR RI yang membidangi hukum itu, dipusatkan di Mapolda Sumut, yang dihadiri Kapolda Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan
dan instansi terkait bidang hukum. (** )