Wujud Soliditas TNI Polri, Polres Tanjungbalai Ikuti Peringatan HUT Ke-80 TNI di Lanal TBA
Tanjungbalai(harianSIB.com)adsensePolres Tanjungbalai mengikuti upacara memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI)
Medan(harianSIB.com)
Ketua MPO KSBSI, Dr Rekson Silaban, mendorong Indonesia untuk mengadopsi formula penetapan upah minimum yang diatur dalam Konvensi ILO No 131. Menurutnya, formula yang ada saat ini, terutama pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung ditetapkan melalui diskresi Presiden.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sumatera Utara, dengan moderator Bantors Sihombing. Diskusi bertajuk "Mencari Formula Penetapan Upah Untuk Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Buruh" ini digelar di Hotel Grand Antares Medan, Selasa (30/9/2025)."Formula Konvensi ILO 131 menawarkan jalan tengah yang adil," ujar Dr Rekson.
"Konsep ini mempertimbangkan dua pilar utama, kebutuhan pekerja beserta keluarganya, yang mencakup biaya hidup dan jaminan sosial, serta faktor-faktor ekonomi seperti produktivitas, pembangunan ekonomi, dan kelangsungan usaha."
Dr Rekson menekankan bahwa pendekatan ini telah diratifikasi oleh 95 negara maju dan berkembang, membuktikan relevansinya dalam menciptakan sistem pengupahan yang seimbang. Selain itu, konvensi ini mewajibkan adanya konsultasi tripartit yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha, sebuah proses yang menurutnya sempat hilang dalam kebijakan Omnibus Law.
Baca Juga:Senada dengan Dr Rekson, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Ir Yuliani Siregar MAP, menggambarkan penetapan upah minimum sebagai "jantung hubungan industrial" yang selalu menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Ia menegaskan bahwa upah minimum yang berkeadilan adalah jalan tengah di mana pekerja sejahtera, pengusaha berdaya saing, dan ekonomi daerah dapat tumbuh bersama.
"Ini bukan lagi soal siapa menang atau kalah, tetapi tentang kolaborasi untuk keberlanjutan bersama," kata Yuliani. Ia juga menyoroti fakta bahwa seluruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Sumatera Utara untuk tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dari median upah tahun 2024, sebuah tantangan yang memerlukan kebijakan yang cermat.
Tanjungbalai(harianSIB.com)adsensePolres Tanjungbalai mengikuti upacara memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI)
Medan(harianSIB.com)adsenseDua kelompok organisasi masyarakat (ormas) terlibat bentrokan di Jalan Tangguk Bongkar/Simpang Garuda, Kecamata
Medan(harianSIB.com)adsenseDalam menyambut peringatan partangiangan ke70 Parsadaan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere (PBMNBB), pengurus
Medan(harianSIB.com)adsensePerum Bulog Kanwil Sumatera Utara mencatat realisasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP
Simalungun(harianSIB.com)adsenseSeorang pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun berinisia
Simalungun(harianSIB.com)adsenseSuasana khidmat menyelimuti Lapangan Jenderal Soedirman, Makorem 022/Pantai Timur di Jalan Asahan Km 3,5,
Sibolga(harianSIB.com)adsensePolres Sibolga kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya deng
Medan(harianSIB.com)adsensePersekutuan Gerejagereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGIW Sumut) merayakan HUT ke60 dengan ibadah sy
Aekkanopan(harianSIB.com)adsenseTim Grib Jaya menjuarai Turnamen Mini Soccer Piala Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Sumate
Tanjungbalai(harianSIB.com)adsenseSebagai bentuk kepedulian dan mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat, Polres Tanjungbalai melalui
Rantauprapat(harianSIB.com)adsensePolri bersama TNI dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan patroli gabungan Tiga Pilar menjaga sit
Medan(harianSIB.com)adsense Anggota DPRD Sumut periode 20092014 Richard EM Lingga bersama sejumlah warga meminta Pemko Medan seger