Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 01 Juli 2026

Empat Tahun Berturut Dapat WDP, Pengelolaan Keuangan Pemkab Langkat Disorot

Arthur Simanjuntak - Rabu, 01 Oktober 2025 21:36 WIB
1.155 view
Empat Tahun Berturut Dapat WDP, Pengelolaan Keuangan Pemkab Langkat Disorot
Foto: harianSIB.com/Arthur Simanjuntak
Kantor Bupati Langkat di Jalan Proklamasi Stabat, Langkat.

Langkat(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Penilaian itu sudah empat tahun berturut-turut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Ketua DPD Gakorpan Sumut, Hotbin S, menilai kondisi tersebut memalukan. "Empat kali berturut-turut dengan opini WDP itu bukan hanya memalukan, tetapi terkesan tidak berdaya. Tahapan belajar biasanya hanya tiga kali, kalau sudah empat tahun berarti tidak mampu memperbaiki," katanya di Medan, Rabu (1/10/2025).

BPK RI menyebut, dasar pemberian opini WDP antara lain adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian kualitas pada sejumlah proyek belanja modal, khususnya jalan, irigasi, dan jaringan. Temuan serupa terjadi sejak 2021 hingga 2024 dan belum dikoreksi.

Baca Juga:
-TA 2021: kelebihan pembayaran Rp3,96 miliar

-TA 2022: kelebihan pembayaran Rp2,61 miliar

-TA 2023: kelebihan pembayaran Rp7,32 miliar

-TA 2024: kelebihan pembayaran Rp1,94 miliar

Ketua DPC PDIP Langkat yang juga Ketua Fraksi DPRD, Ralin Sinulingga, menyebut persoalan utama ada pada aset dan lemahnya pengelolaan keuangan. Ia mendesak Bupati melakukan evaluasi serius terhadap jajaran OPD.

"Kalau ada kepala OPD yang tidak mampu, jangan dipertahankan hanya karena kedekatan atau tim sukses. Kalau tidak sesuai bidang, copot dan ganti," tegas Ralin.

Sementara Sekda Langkat, Amril MAP, mengakui opini WDP kembali diterima karena masih ada temuan BPK yang belum ditindaklanjuti. "Laporan Keuangan Langkat masih WDP karena ada temuan yang belum selesai ditindaklanjuti," tulisnya lewat pesan ponsel.

Dengan luas wilayah 6.262 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, Langkat yang memiliki APBD sekitar Rp2 triliun lebih dinilai perlu berbenah agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel.(**)

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut
REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri
DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik
Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu
IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir
5 Karateka Shindoka Sumut Dipanggil Ikuti Kejuaraan APSKF
komentar
beritaTerbaru