Empat Tahun Berturut Dapat WDP, Pengelolaan Keuangan Pemkab Langkat Disorot

-TA 2023: kelebihan pembayaran Rp7,32 miliar

-TA 2024: kelebihan pembayaran Rp1,94 miliar

Ketua DPC PDIP Langkat yang juga Ketua Fraksi DPRD, Ralin Sinulingga, menyebut persoalan utama ada pada aset dan lemahnya pengelolaan keuangan. Ia mendesak Bupati melakukan evaluasi serius terhadap jajaran OPD.

"Kalau ada kepala OPD yang tidak mampu, jangan dipertahankan hanya karena kedekatan atau tim sukses. Kalau tidak sesuai bidang, copot dan ganti," tegas Ralin.

Sementara Sekda Langkat, Amril MAP, mengakui opini WDP kembali diterima karena masih ada temuan BPK yang belum ditindaklanjuti. "Laporan Keuangan Langkat masih WDP karena ada temuan yang belum selesai ditindaklanjuti," tulisnya lewat pesan ponsel.

Dengan luas wilayah 6.262 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, Langkat yang memiliki APBD sekitar Rp2 triliun lebih dinilai perlu berbenah agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel.(**)

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir

5 Karateka Shindoka Sumut Dipanggil Ikuti Kejuaraan APSKF