Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Unjuk Rasa ke DPRD SU, Desak Tutup PT TPL Sekarang Juga!

Medan(harianSIB.com)

Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (29/10/2025) menuntut pemerintah segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) sekarang juga, karena dinilai telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

"Hentikan seluruh aktivitas PT TPL sekarang juga. Jangan biarkan rakyat bertindak sendiri, karena kami masih menghargai pemerintah," teriak orator massa dalam aksinya dihadapan anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM, Defri Noval Pasaribu, Robby Agusman Harahap dan Abdul Rahim Siregar saat menerima aspirasi pengunjuk rasa.

Menurut AMPK, jika pemerintah tidak tegas menutup PT TPL saat ini juga, masyarakat akan menutup PT TPL "dengan bahasa rakyat sendiri" dan ini bukan ancaman, tapi sebagai komitmen rakyat yang tegas menolak kehadiran perusahaan yang tidak ramah lingkungan tersebut.

"Kehadiran PT TPL selama ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, melainkan justru menimbulkan penderitaan dan kerusakan alam, tapi rakyat yang menanggung akibatnya," ujar massa.

Baca Juga:

• Produksi Buah Naga Merah di Sumut Naik 510 Persen, Laris di Pasaran

Berkaitan dengan itu, AMPK dalam tuntutannya mendesak DPRD Sumut dan Gubernur Sumut segera mengambil langkah konkret menghentikan seluruh kegiatan operasional PT TPL di Porsea, Kabupaten Toba serta meminta pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas perusakan lingkungan diproses secara hukum.

"Mereka lebih kejam dari Belanda. Kalau Belanda dulu menjajah Tapanuli Raya itu menanam pohon, karet, cengkeh dan tanaman lainnya. Tapi PT TPL justeru merusak dengan cara membabat seluruh hasil-hasil hutan yang ada di Tapanuli, Simalungun, Dairi dan daerah lainnya," tambah Rahman.

Kelompok Tani Hutan Desa Simare Terapkan Pola Pertanaman Tumpang Sari

Gali Kearifan Lokal, Jenny dan Donna Siagian Keluar Masuk Hutan

Tol Medan-Berastagi Belum Bisa Diwujudkan, Biayanya Rp 7 Triliun dan Melintasi Kawasan Hutan

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Masyarakat Lau Baleng Karo Minta Pembatalan SK Hutan Kemasyarakatan