Berlangsung Tegang, Pemko Medan Tertibklan Bangunan di Lahan Negara Jalan Flamboyan Medan Tuntungan

Medan (harianSIB.com)

Pemko Medan menertibkan bangunan yang berdiri di atas aset negara di kawasan Jalan Flamboyan Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (24/11/2025). Proses penertiban bangunan itu berlangsung tegang karena ada aksi perlawanan dari warga yang tidak mau rumahnya digusur.

Warga yang telah menetap lebih dari 25 tahun tak kuasa menahan tangis ketika alat berat mulai merobohkan rumah mereka satu per satu. Namun tangisan warga tidak menyurutkan petugas untuk menuntaskan proses penertiban.

Informasi diperoleh SIB, Pemko melaksanakan aksi ini untuk mengejar dua proyek prioritas nasional, yaitu pembangunan Sekolah Rakyat dan gedung SPPBG untuk MBG, fasilitas yang akan dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Keduanya dijadwalkan mulai dikerjakan Desember mendatang.

Disebutkan penertiban itu merupakan bagian dari upaya Pemko Medan merebut kembali 26 hektare lahan HPL 1 Tanjung Selamat yang selama bertahun-tahun digarap warga. Hasilnya pada tahap pertama, 6 hektare berhasil dieksekusi Pemko.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Medan, HM Sofyan yang memimpin langsung operasi, menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil kembali aset tersebut demi kepentingan publik.

"Hari ini kita melakukan pengamanan aset Pemko Medan. Area 6 hektare ini akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan SPPBG untuk MBG, dua program prioritas nasional," ujarnya.

Diakuinya ada penolakan keras dari warga, namun menegaskan langkah pemerintah sudah sesuai ketentuan. "Memang ada warga yang mengaku sudah tinggal hingga 25 tahun. Tapi lahan ini adalah aset pemerintah. Sebagai mitigasi, kami relokasi mereka ke Rusunawa Tanjung Mulia," ujarnya.

Sementara itu, warga yang rumahnya digusur, Br Ginting menatap rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh mulai roboh dihantam excavator. Ia menyebut mereka dipaksa angkat kaki tanpa mediasi yang layak.

"Dikeluarkan paksa oleh pemerintah. Ini tanah orangtua kami dari tahun 1950. Tapi apa daya kami. Tidak ada mediasi," keluhnya seraya mengatakan dirinya sudah 25 tahun mendiami lokasi itu.

Warga lain pun menyebut mereka tidak menolak pembangunan, tetapi merasa proses penertiban dilakukan tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Namun, Pemko Medan menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan HPL 1 Tanjung Selamat, aset resmi milik pemerintah. Sebagai langkah mitigasi atas dampak sosial, Pemko Medan menyiapkan relokasi bagi warga terdampak.

Mereka difasilitasi pindah ke rumah susun milik pemerintah di Rusunawa Tanjung Mulia Kayu Putih Medan Labuhan.

Saaat alat berat terus bekerja, terlihat warga memeluk barang-barang mereka, menatap rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh dirobohkan.

Diperoleh informasi, untuk tahap awal ada 4 KK yang ditertibkan. Mereka akan direlokasikan ke Rusunawa Tanjung Mulia sebagai bentuk tanggung jawab sosial Pemko Medan. (*)