Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara: Pemerintah Lamban Tangani Bencana, Izin Tambang dan Kehutanan di Sumut Harus Dievaluasi Total

Ia juga menyesalkan munculnya komentar-komentar dari sejumlah pejabat pusat yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi para korban.

Menurutnya, dalam situasi darurat, pemerintah harus berhati-hati dan menahan diri dari pernyataan yang dapat memicu reaksi negatif di masyarakat.

"Ini darurat. Kebijakan tertentu bisa dilompati. Jangan keluarkan komentar yang mencederai hati masyarakat. Saya minta Pak Presiden Prabowo menilai ulang pembantu-pembantunya yang tidak mampu merespons dengan cepat dan justru membuat situasi makin tidak harmonis di akar rumput. Ganti saja," katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa DPD RI sudah menjalankan fungsi pengawasan, termasuk menyampaikan rekomendasi resmi dalam rapat paripurna. Secara kelembagaan, DPD RI juga telah membentuk pos bantuan dan menurunkannya ke lapangan.

Namun ia menekankan, bahwa bantuan sifatnya hanya sementara, sedangkan yang lebih mendesak adalah desain penanganan jangka panjang.

"Pemulihan bencana ini panjang. Penggundulan hutan harus segera diselesaikan. Semua izin usaha tambang dan kehutanan yang berpotensi merusak lingkungan harus dicabut. Masa tiap tahun kita hanya menunggu kalender bencana?" tegasnya.

Massa AMSB Peduli Bencana "Geruduk" DPRD SU Tuntut Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Bawa 8 Kg Sabu, Kurir Asal Riau Ditangkap Satresnarkoba Asahan di Jalinsum

Ketua Forwakum Sergai Apresiasi Darma Wijaya dan Adlin Tambunan Dongkrak Nilai Wartawan Sergai Peserta UKW

Musim Hujan, Jalan Bawang Sondiraya Simalungun Bagaikan Kolam Ikan

Jaga Kualitas Air, Perumda Tirtanadi Cuci Reservoir 2 IPAM Sunggal

Presdir Bank Mestika Achmad S Kartasasmita Kembali Masuk Daftar Top 100 CEO 2025