Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara: Pemerintah Lamban Tangani Bencana, Izin Tambang dan Kehutanan di Sumut Harus Dievaluasi Total

Sergai (harianSIB.com

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Utara (Sumut), Dedi Iskandar Batubara, menyoroti lambannya respons pemerintah dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan jurnalis harianSIB.com usai menghadiri HUT ke-95 Al Washliyah di Wongrame Pantaicermin, Kabupaten Serdangbedagai, (Sergai), Kamis (11/12/2025) terkait langkah DPD RI dan pandangannya mengenai mitigasi bencana di Sumut.

Dedi mengatakan, sebagai anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan, ia telah turun langsung ke beberapa titik terdampak serta menerima laporan dari berbagai pihak di lapangan.

Baca Juga:

• Massa AMSB Peduli Bencana "Geruduk" DPRD SU Tuntut Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Dari hasil pengamatannya, pemerintah disebut tidak cepat merespons peringatan dini yang sudah disampaikan BMKG jauh hari sebelumnya.

"Pemerintah saya lihat lamban. Apa yang sudah disampaikan BMKG seharusnya menjadi dasar langkah mitigasi sejak awal. Saya minta pemerintah menetapkan ini menjadi bencana nasional supaya seluruh infrastruktur dan sumber daya dapat dikerahkan," ujarnya.

Ia juga menyesalkan munculnya komentar-komentar dari sejumlah pejabat pusat yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi para korban.

Menurutnya, dalam situasi darurat, pemerintah harus berhati-hati dan menahan diri dari pernyataan yang dapat memicu reaksi negatif di masyarakat.

"Ini darurat. Kebijakan tertentu bisa dilompati. Jangan keluarkan komentar yang mencederai hati masyarakat. Saya minta Pak Presiden Prabowo menilai ulang pembantu-pembantunya yang tidak mampu merespons dengan cepat dan justru membuat situasi makin tidak harmonis di akar rumput. Ganti saja," katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa DPD RI sudah menjalankan fungsi pengawasan, termasuk menyampaikan rekomendasi resmi dalam rapat paripurna. Secara kelembagaan, DPD RI juga telah membentuk pos bantuan dan menurunkannya ke lapangan.

Namun ia menekankan, bahwa bantuan sifatnya hanya sementara, sedangkan yang lebih mendesak adalah desain penanganan jangka panjang.

"Pemulihan bencana ini panjang. Penggundulan hutan harus segera diselesaikan. Semua izin usaha tambang dan kehutanan yang berpotensi merusak lingkungan harus dicabut. Masa tiap tahun kita hanya menunggu kalender bencana?" tegasnya.

Saat disinggung mengenai penegakan hukum atas dugaan keterlibatan perusahaan dalam kerusakan lingkungan, Dedi mengakui belum memegang data rinci mengenai perusahaan yang disebut harus bertanggung jawab.

Namun ia menekankan, arah rekomendasinya jelas evaluasi menyeluruh dan hentikan sementara seluruh aktivitas tambang maupun penguasaan hutan di Sumatera Utara.

"Rekomendasi saya, cabut dulu semua izin. Tutup sementara seluruh aktivitas tambang dan kehutanan. Jangan sampai di tengah bencana masih ada kayu yang melintas. Itu seperti mempermainkan rakyat," tandasnya. (**)

Massa AMSB Peduli Bencana "Geruduk" DPRD SU Tuntut Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Bawa 8 Kg Sabu, Kurir Asal Riau Ditangkap Satresnarkoba Asahan di Jalinsum

Ketua Forwakum Sergai Apresiasi Darma Wijaya dan Adlin Tambunan Dongkrak Nilai Wartawan Sergai Peserta UKW

Musim Hujan, Jalan Bawang Sondiraya Simalungun Bagaikan Kolam Ikan

Jaga Kualitas Air, Perumda Tirtanadi Cuci Reservoir 2 IPAM Sunggal

Presdir Bank Mestika Achmad S Kartasasmita Kembali Masuk Daftar Top 100 CEO 2025